manadoterkini.com, SULUT – Tindak pidana perdangangan orang (TPPO) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serta steakholder terkait.
Hal ini menjadi salah satu fokus Pemerintah dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw (OD-SK).
Pasalnya Bumi Nyiur Melambai menjadi daerah kedua se-Indonesia yang berpotensi terjadi TPPO ini. Hal ini terungkap pada sosialisasi TPPO yang berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, 4-5 Oktober 2023.
Bertajuk Rapat Koordinasi Dan Diskusi Publik, Pencegahan TPPO, Khususnya Pada Sektor Judi Online, Online Scam Dan Upaya Perlindungan WNI di Luar Negeri dihadiri langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam RI Rina Soemarno bersama tim sebagai pembicara.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw mengatakan, provinsi ujung utara Sulawesi tersebut urutan kedua rawan potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setelah Sumatera Utara.
Menurut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Utara, yang punya masalah TPPO di sektor judi online, secara khusus di segitiga emas Kamboja, Myanmar, Laos, setidaknya ada 76 orang dan bahkan satu orang pulang sudah tidak bernyawa lagi.
TPPO ini, kata Wagub, adalah salah satu poin yang selalu disentil Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet mingguan tiap hari Senin baik daring atau langsung selain stunting dan inflasi.
Karena itu, Wagub memberikan apresiasi Dinas P3AD Sulut dan Kemenko Polhukam RI yang menggelar ‘Rakor Perlindungan WNI di Luar Negeri: Penguatan Koordinasi dan Peran Pemda Dalam Upaya Pencegahan Kasus-Kasus TPPO pada Sektor Judi Online/Online Scam’.
“Ini menjadi catatan khusus untuk kita semua, makanya saya pikir itu yang melatarbelakangi ibu deputi dan rombongan Kemenko Polhukam datang ke sini untuk memberi pencerahan bagi kita semua di sini baik ‘stakeholder’ dan masyarakat untuk mengantisipasinya,” jelas Kandouw.
Steven Kandouw menambahkan, TPPO di Sulut kebanyakan hanya masalah regional terutama kaum perempuan yang dijanjikan pekerjaan dan ternyata disalahgunakan.
“Mereka di eksploitasi, biasanya di daerah-daerah Indonesia bagian timur seperti di Papua, Maluku dan sebagian kecil di Pulau Jawa,” kata mantan Ketua DPRD Sulut.
TPPO yang secara khusus di sektor judi online, menurut Wagub, adalah potensi yang muncul dan sangat merugikan anak-anak bangsa di Sulawesi Utara.
Sementara itu Kepala Dinas P3A Provinsi Sulut Wanda Musu menuturkan pihaknya terus berkomitmen dalam pencegahan dan penanggulangan TPPO yang ada di Sulawesi Utara. Guna mencegah hal itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan sosialisasi.
“Sosialisasi kita lakukan kepada siswa, mahasiswa yang mana mereka saat ini menjadi target, Karena target saat ini bukan lagi pada orang-orang yang membutuhkan secara ekonomi, tapi justru orang-orang yang menguasai IT.”
“Jadi kita akan membuat program-program yang akan difokuskan kepada generasi muda di Sulawesi Utara, selain sosialisasi,” tegas Wanda. (Rizath)
