manadoterkini.com, MINAHASA – Bupati Dr Ir Royke O Roring (ROR) dan Wakil Bupati Robby Dondokambey (RD) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Minahasa yang digelar Selasa (13/04/2021) tadi di ruang sidang kantor DPRD.
Selain menyampaikan LKPJ, ROR-RD juga menyampaikan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Nomenklatur Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.
Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw yang memimpin jalanya rapat mengatakan bahwa penyampaikan, LKPJ Kepala Daerah berpedoman pada pasal 69 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Disitu dijelaskan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Kandouw.
“Tujuan LKPJ adalah mengetahui sejauh mana keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode tertentu serta peningkatan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah daerah melalui pengawasan DPRD,” sambungnya sembari menambahkan bahwa dalam LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan tentang, arah kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembuatan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Sementara Bupati Minahasa ROR dalam sambutanya menyampaikan, bahwa seiring dengan perkembangan situasi kondisi masyarakat dewasa ini yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, maka pada prinsipnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, dititikberatkan untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas, transparan, akuntabel dan dapat dilaksanakan sebagaimana harapan untuk mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik yang terus diupayakan melalui pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang dijabarkan melalui program, kegiatan, yang telah dilengkapi dengan realisasi, permasalahan serta solusi yang disinergikan dengan amanat pemerintah pusat bagi daerah.
“Pelaksanaan program-program pembangunan yang tertuang dalam LKPJ ini, memang menghadapi kendala akibat pandemi Covid-19 yang mengharuskan pemerintah Kabupaten Minahasa melakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 baik untuk bidang kesehatan maupun sosial safty net,” ungkap ROR.
“Disamping refocusing anggaran, pemerintah pusat juga mengurangi transfer dana ke daerah baik itu (DAU) maupun (DAK). Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi pemerintah Kabupaten Minahasa, terutama untuk mengaktualisasikan 22 program prioritas yang telah kami tawarkan kepada masyarakat pada saat kampanye dan telah tertuang dalam RPJMD. Target-target yang direncanakan mengalami berbagai penyelarasan akibat kondisi keuangan yang berat tersebut,” jelasnya.
Lanjutnya, kebijakan umum pengelolaan PAD yang meliputi pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan perundangan.
Anggaran pendapatan setelah perubahan ditargetkan selaras Rp.1.241.547.050.857,-dan realisasi sebesar Rp.1.216.762.835.950,40. Tidak terdapat target pendapatan daerah ini disebabkan karena terjadinya pengurangan transfer dana pusat serta realisasi PAD yang sulit dioptimalkan dalam suasana Covid 19.
Anggaran belanja daerah setelah perubahan yaitu Rp. 1.355.444.411.798,- realisasi Rp. 1.216.163.149.398. Hal ini terjadi karena, dampak dari anggaran pendapatan yang tidak mencapai target akibat Covid 19.
“Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kita memahami bersama bahwa energi pemerintah daerah difokuskan untuk memutus mata rantai Covid 19. Walaupun demikian sektor-sektor pelayanan kepada masyarakat tetap dioptimalkan dengan mekanisme kerja work from home,” ungkapnya.
Dikatakannya juga bahwa hal yang menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu melindungi masyarakat dari virus yang berbahaya tersebut serta menjamin masyarakat tetap memperoleh bahan pangan dan bantuan lainnya, seperti BLT, BST, UKM, bantuan subsidi upah dan bantuan lainnya.
“Demikian halnya dalam konteks pembangunan daerah, dimana mengalami beban rencana-rencana pembangunan, mengalami pergeseran dan hanya yang sangat prioritas yang dilaksanakan,” tukas ROR.
Dalam konteks kehidapan masyarakat juga mengalami berbagai pergeseran akibat pandemi Covid 19. Walaupun demikian kondisi kehidupan sosial dapat berlangsung dengan baik dan tidak menimbulakan hal-hal tidak diinginkan.
Selanjutnya koordinasi dengan instansi vertikal di daerah seperti wadah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Agen Informasi (FKAI),Sistem Pengawasan Orang Asing (Sipora), dan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda). Dimana selang tahun 2020 dapat berlangsung dengan baik terutama dalam mensosialisasikan berbagai permasalahan daerah.
Capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimuat dalam laporan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dan berbagai dukungan, topangan dan bantuan dari segenap lapisan masyarakat minahasa baik secara moril maupun materil, serta dukungan dari DPRD Kabupaten Minahasa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Republik Indonesia.
“Untuk Mewujudkan Minahasa sejahtera yang bermartabat maka tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Minahasa terus berupaya untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui program-program prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang meliputi berbagai sektor. Selang tahun 2020 dalam suasana yang sangat terbatas akibat Covid-19, secara jujur harus diakui bahwa ada saja progres pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang berhasil dicapai,” terang ROR.
ROR juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bersinergi dalam mewujudkan kemajuan ditanah Minahasa. Disadari sepenuhnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di sepanjang tahun 2020, disamping terdapat banyak prestasi dan kemajuan, namun masih ada juga kekurangan yang perlu mendapat perhatian kita bersama agar dalam perjalanan ke depan tidak lagi ditemui masalah yang sama.
Apalagi dipahami bahwa emajuan tidak akan terwujud tanpa kerjasama dan peran aktif seluruh komponen pemerintahan yang ada juga masyarakat Minahasa. Karena itu, sinergitas seluruh komponen bangsa di Minahasa akan sangat menentukan arah perubahan di tanah Minahasa tercinta.
“Kedepan kita masih dihadapkan dengan sejumlah pekerjaan rumah, terutama untuk merecovery ekonomi dan pembangunan dalam suasana Covid-19. Kita bersyukur karena saat ini perkembangan Covid-19 sudah makin baik. Dimana Minahasa sudah akan memenuhi zona hijau. Total yang terkonfirmasi positif sampai saat ini tercatat 1.843 dan yang sembuh 1.760,” tutup Bupati.
Rapat paripurna tersebut dihadiri segenap pimpinan dan anggota DPRD Minahasa, Forkopimda, dan jajaran pejabat teras Pemkab Minahasa. (fis)
