manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dengan terus menguatkan koordinasi, kapasitas kerja lintas sektor dalam aktualisasi dan realisasi percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Menyikapi masalah kemiskinan harus secara holistik, secara keseluruhan.
Masalah kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan ego-ego sektoral, ego regional. Ini murni masalah yang wajib bagi pemerintahan. Saya mau sampaikan bahwa koordinasi itu penting. Bahwa kita bukan sekedar pertemuan tetapi kita identifikasi tetapkan masalah serta solusinya apa,” jelas Kandouw.
Hal itu disampaikan Kandouw saat membuka rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi dan kabupaten/kota se Sulut di Kantor Gubernur, Selasa (11/8/2020).
Menurut Kandouw, sektor penanggulangan kemiskinan termasuk pengangguran senantiasa menunjukkan geliat dan capaian positif. Namun bukan berarti hal itu menjadi alasan berpuas diri, karena masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan dorongan dan stimulan dari kita untuk mereka keluar dari garis kemiskinan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19 yang menjadi tantangan bersama saat ini.
“Secara nasional bahwa pengangguran kita selama COVID ini memasuki sudah lewat satu semester triwulan ketiga, ketambahan 5,7 juta penganggur. Bukan berarti di Sulawesi Utara bebas pengangguran, saya yakin 5,7 itu ada yang di Sulawesi Utara. Masalah kemiskinan ini harus menjadi bagian dari roadmap pemerintah, dalam artian rencana anggaran kita.”
“Karena semua selalu saya ingat-ingatkan. Bahwa ada tiga hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita yakin eksport, investasi dan belanja pemerintah,” ungkap Kandouw.
Karenanya, Kandouw mengajak semua pemerintah kabupaten/kota mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan belanja pemerintah.
“Kita harus dorong secepat-cepatnya karena ini adalah salah satu gaya untuk pertumbuhan ekonomi. Bagi kabupaten kota saya himbau supaya belanja pemerintah cepat digelontorkan,” tandas Kandouw.
“Untuk itu ada beberapa hal yang menurut hemat kami di provinsi perlu segera kita laksanakan, seperti kita tahu persis pemerintah pusat yang Rp 75 triliun itu sekalian masalah kesehatan 70 persen tentang social safety net, baik bagi kementerian kesehatan dan ekonomi kreatif, kementerian sosial, kementerian tenaga kerja, kementerian desa, semua punya program langsung tentang konteks social safety net yang tak lain tentang mengurangi kemiskinan,” lanjutnya.
Kandouw juga optimis perubahan RKPD agar penanganan Covid-19 dan kemiskinan di Sulut lebih optimal.
“Harus cepat kita laksanakan perubahan RKPD kita dalam APBD. Tidak ada alasan bahwa anggaran sudah habis. Supaya lebih menyentuh ke penanganan COVID-19 dan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya Kandouw.
Lanjut Kandouw pemerintah daerah harus berperan aktif mengidentifikasi untuk mendapatkan aktifitas yang selama lima bulan ini diciptakan oleh pemerintah pusat.
“Yang utama itu relaksasi dari perbankan, apresisasi bagi pak gubernur karena ada Bank SulutGo mendapatkan satu triliun untuk menjadi penyalur program dalam konteks penanggulangan kemiskinan. Jadi sekali lagi tentang upaya-upaya dari pemerintah pusat tolong bantu agar sampai ke masyarakat,” lanjutnya.
Masih terkait penanganan kemiskinan, Kandouw juga mengajak pemerintah kabupaten/kota mendorong masyarakat aktif mengolah lahan tidur menjadi lahan pertanian produktif.
“Mari manfaatkan, jadi sudah tepat program dari pak gubernur mari jo bakobong. Ada beberapa daerah yang anggaran untuk pertaniannya nol, anggaran untuk perkebunannya nol, kelautan nol. Tiga aspek ini yang mau tidak mau menjadi andalan untuk kita cegah kemiskinan dan pengangguran kita,” bebernya.
Lebih lanjut, Wagub Kandouw mengajak pemerintah kabupaten/kota aktif mendorong masyarakat mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
“Dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa penyebaran COVID-19 di Sulawesi Utara ini baik secara mingguan ini turun tetapi masih tetap menyebar. Untuk itu saya men-drive kita semua suapaya upaya kita tentang social distancing harus kita gembor gemborkan kembali.”
“Untuk itu yang saya identifikasi kita yakni koordinasi dengan TNI POLRI sebagai Satgas COVID-19 kita. Dan yang terakhir, berikan reward untuk orang yang garda terdepan yakni para tenaga medis,” tutup Kandouw.
Dalam rakorev virtual nampak hadir para wakil walikota dan wakil bupati se Sulut, jajaran BPS, Bappeda dan tim ahli penanggulangan kemiskinan Sulut. (*/Rizath)
