manadoterkini.com, SULUT – Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut Sulaimansyah mengatakan seminar pengujian atas pengeluaran pemerintah dan unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, penting dilakukan sehingga aparat pemerintah Sulut teredukasi.
Menurut Sulaimansyah, aparat pemerintah yang melakukan pengelolaan keuangan negara baik dari APBN maupuan APBD, dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk mendukung program strategis dan prioritas pemerintah, antara lain layanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.
Ia menjelaskan dengan seminar ini para pejabat, pegawai di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan keuangan desa, kementerian keuangan, para akademisi dan para aparat hukum, akan mendapatkan edukasi tentang aspek-aspek pengujian atas pengeluaran pemerintah dan unsur perbuatan melawan hukum dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, yang kerap terjadi pada instansi pemerintah dan lembaga lainnya.
“Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak akan pengetahuan yang berkaitan dengan hukum keuangan negara dan tindak pidana korupsi yang kiranya sangat dibutuhkan oleh pengelola keuangan,” katanya.
Sehingga lewat seminar ini diharapkan memberikan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya aspek pengujian dalam pengelolaan keuangan negara, dan unsur perbuatan melawan hukum pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintah yang “good and clean governance”.
Dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara/APBN tersebut Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal di daerah dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi mitra bagi kementerian negara/lembaga, satuan kerja, SKPD, dan pemerintah daerah dalam menatausahakan dan mempertanggungjawabkan segala penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBN.
Sejak lahirnya paket Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yaitu Undan-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undnag-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Mekanisme dan Tata cara pengelolaan keuangan negara saat ini telah mengalami reformasi khususnya dan sisi birokrasi dan administrasi dibandingkan dengan penerapan Undang-Undang ICW yang merupakan produk dari masa kolonial Belanda.(*/red)
