manadoterkini.com, SULUT – “Pancasila adalah living ideology yang masih sesuai dengan konteks kekinian Bangsa Indonesia”. Demikian sambutan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Steven Liow SSos dalam Diskusi Panel Tentang Pancasila yang dilaksanakan di Ruangan C.J. Rantung, Selasa (4/7/2017) siang.
“Pancasila senantiasa harus diyakini kebenarannya, dipelajari, dimengerti dan dipahami serta dipraktikkan dalam kehidupan guna tetap kokoh sebagai living ideology,” bebernya.
Menurut Gubernur, alasan utama Pancasila harus diyakini kebenarannya karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa dekade terakhir ini, Pancasila sebagai living ideology Bangsa Indonesia mengalami keterpurukan yang ditandai dengan munculnya perilaku masyarakat yang seolah-olah mulai melupakan sejarah lahirnya Pancasila. Oleh karenanya, fungsi Pancasila sebagai pengatur perilaku negara menjadi sangat penting.
“Fungsi Pancasila juga sebagai pengatur perilaku negara, artinya Pancasila merupakan Sumber Hukum Dasar Nasional yang secara konstitusional mengatur NKRI beserta seluruh unsurnya, yaitu : rakyat, wilayah serta pemerintahan negara,” ujarnya.
Lebih jauh, masih dalam sambutannya, Gubernur Olly mengharapkan seluruh peserta diskusi panel dapat menghasilkan rumusan strategis dan implementatif untuk menyikapi secara bijak dan cerdas berbagai masalah dan sikap pengkhianatan terhadap Pancasila serta mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kehidupan masyarakat.
“Mari kita senantiasa tetap bersatu dalam tekad dan komitmen untuk menggelorakan dan meneguhkan semangat Pancasila,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Ketua Komunitas Jas Merah Laskar Penegak Empat Pilar Kebangsaan Sulut, Robert Plangiten menjelaskan pentingnya pemahaman yang sama dari semua kalangan tentang Pancasila. Selain itu dia meminta pemerintah menindak tegas setiap pelaku pelanggaran nilai-nilai Pancasila.
“Diskusi ini sangat penting karena Pancasila adalah harga mati. Harus ada satu persepsi tentang Pancasila. Jika ada yang melanggar maka harus ada sanksi dari pemerintah bagi pelanggar tersebut sehingga tidak ada peluang bagi pelanggaran nilai-nilai pancasila,” tandasnya.
Adapun pertemuan itu turut dihadiri anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sulut dan perwakilan dari sejumlah instansi.(timredaksi)
