manadoterkini.com, AMURANG-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (23/2) siang tadi memberikan pengarahan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel).
Kegiatan yang dilaksanakan dilantai IV Kantor Bupati Minsel ini dihadiri langsung oleh Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE, Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi, para Asisten Bupati, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD dan Para bendahara.
Kegiatan ini bertujuan dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan keuangan tahun anggaran 2017, sekaligus koreksi dan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan tahun sebelumnya.
Dalam sambutannya, Bupati Minsel mengatakan, buku tahun 2016 oleh BPK-RI perwakilan Sulut bahwa, kegiatan pencerahan ini dilakukan untuk mengawali tahun anggaran sebelumnya dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Selain itu Pengarahan dimaksudkan untuk membahas masalah yang sering dihadapi dalam rangka tugas pemeriksaan serta perkembangan yang telah dihadapi dalam tugas pemeriksaan, dan dalam kesempatan yang sama Tim Pengarah juga akan memberikan masukan-masukan yang positif dan berbagai solusi solusi untuk diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pemeriksaan,” ujar Tetty sapaan akrab bupati Minsel ini.
Bupati juga berharap kepada tim auditor BPK-RI perwakilan Sulut untuk memberikan pengarahan dan pencerahan kepada pimpinan OPD dan pengelola keuangan serta kepada seluruh satker agar dapat mempersiapkan data terkait dengan pemeriksaan yang di minta oleh tim BPK yang saat ini di pimpin oleh. Tangga Muliaman Purba
“Saya berharap tim auditor BPK dapat melakukan pembinaan lebih mendalam terkait dengan pengelolaan keuangan yang sementara dan akan dijalankN oleh Pemkab Minsel,” harapnya.
Lanjut Dia, tentunya nanti Bupati berharap saat pemeriksaan nanti buku tahun 2016.
“Saya berharap tahun ini Minsel bisa mendapat WTP dari BPK, akan tetapi apabila dapat temuan agar segera diurus oleh satker serta dapat menyelesaikan sesuai dengan arahan yang di berikan oleh tim pemeriksaan dengan harapan laporan dapat di selesaikan,” pintanya
Terkait pemeriksaaan APBD 2016 Bupati meminta kepada seluruh pihak agar kooperatif dan minta petunjuk Tim Pengarah dari BPK termasuk bagaimana mempercepat laporan keuangan dalam pelaksanaan APBD 2017 tepat waktu.
Bupati juga menjelaskan bahwa, pemeriksaan BPK dilakukan dalam dua tahap.
“Intinya pertemuan kali ini adalah bagaimana pengguna anggaran paham akan laporan keuangan,” ujarnya.
Kepada jajaran kepala OPD, Camat, dan pengelola keuangan, Bupati mengungkapkan bahwa, BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan di daerah yang merupakan produk dari masing-masing OPD.
Menurut dia, pengarahan terkait hasil pemeriksaan pendahuluan di masing- masing SKPD bermanfaat pada pengelolaan keuangan di masing-masing pengguna anggaran.
“Oleh karena itu, kehadiran kepala OPD sangat penting karena mereka inilah yang mesti bertanggung jawab selaku pengguna anggaran,” katanya.
Sementara itu tim auditor perwakilan dari BPK menyampaikan bahwa, perbaikan laporan keuangan merupakan harapan seluruh sekholder khusus BPK laporan keuangan pertanggung jawaban pemda.untuk menuju pemerintah yang baik perlu adanya komitmen dari seluruh pihak sebagai kesatuan integral.(dav)
