manadoterkini.com, AMURANG – Meskipun Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) sudah termasuk lama dimekarkan dari Kabupaten Minahasa. Namun aset yang dimiliki oleh Pemkab Minsel banyak yang tidak jelas. Bahkan hal ini terbukti dari hasil LHP dari BPK, banyak aset pemerintah yang tidak memiliki kejelasan.
Dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkup Pemkab Minsel, terdapat tiga SKPD yang paling besar mengoleksi aset tidak jelas. Ketiga SKPD tersebut yakni, Dinas PU, Dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga kini aset di tiga SKPD tersebut tidak jelas.
Seperti di Dikpora Minsel, sejumlah bangunan Unit Pelayanan Teknis (UPT), bangunan Sekolah, serta beberapa aset lainnya, belum memiliki dokumen kepemilikan yang jelas. Aset-aset ini bakal menjadi masalah dengan oknum ain yang mengaku pemilik aset tersebut. Sebab banyak kejadian di daerah lain, aset tidak jelas tersebut diambil kembali oleh pemiliknya.
Di dinas PU dan Dinkes serta PDAM Minsel juga terdapat banyak aset yang belum diselesaikan administrasi kepemilikan.
Khusus untuk PDAM, semua aset tetsebut masih milik Pemkab Minahasa. Sebab hingga kini belum ada dokumen hibah yang menjadi persyaratan kepemilikan aset tersebut. Akibaynya retribusi yang di punggut bakal bermasalah.
Yang sangat fatal lagi, meskipun sudah mendapat rekomendasi dari BPK, namun hingga saat ini tidak ada tindaklanjut dari para kepala SKPD terkait. Alhasil aset – aset ini dianggap tidak jelas , akibat proyek pemerintah yang digunakan untuk membiayai aset – aset tersebut dianggap salah penempatannya.
Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SE melalui Asisten I Pemkab Minsel Drs Ben BT Watung MSi saat dikonfirmasi membenarkan soal masalah aset di tiga SKPD tersebut. “Ya, memang masih banyak aset di tiga Dinas ini yang belum diselesaikan,” ujarnya.
Meskipun begitu, Dia mengaku saat ini Pemkab Minsel terus berupaya agar semua aset tersebut memiliki kejelasan dokumen dan bupati dan wakil bupati juga telah mengintruksikan agar secepatnya diselesaikan.
“Sudah ada intruksi dari ibu bupati dan wakil bupati agar secapatnya menyelesaikan aset – aset pemerintah, sebab jika tidak, ini akan berpengaruh pada penilaian kinerja administrasi daerah,” tandasnya. (dav)
