MTerkini.com, BITUNG – Walikota Kota Bitung Maxmilian J Lomban SE MSI, sangat Emosi saat mendengar dugaan pungutan liar (pungli) serta pergantian ketua komite sekolah yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bitung (SMK N 2 BITUNG). Pasalnya, berulang kali Lomban ingatkan bahwa Sekolah Negeri bebas biaya pendidikan, seperti saat menjadi inspektur upacara (Irup) dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei yang lalu.
Kepada sejumlah wartawan, dengan nada yang Lantang dan dengan Jiwa yang berseri-seri Lomban mengatakan, “Tidak ada pungutan sesen pun, baik dalam kaitan pendaftaran maupun penerimaan raport, jangan sampai ada. Swasta pun tidak boleh, kecuali swasta itu tidak menerima dana Bantuan operasional sekolah (BOS), kalau swasta menerima BOS dia (sekolah swasta red) ikut maunya kita (pemkot Bitung red), tapi kalau tidak menerima dana BOS silakan sesuai aturan dia”, tegas Lomban yang saat itu baru saja mendampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Prof Dr Yuddy Krisnandi saat berkunjung ke kota Bitung. Kamis, (12/05/2016).
Lomban juga menambahkan bahwa “untuk SMK N 2 BITUNG, baik kepsek dan komite Sekolah akan dipanggil”, ujarnya.
Sekretaris Kota (sekot) Bitung Drs Malton Andalangi yang saat itu berada disampingnya langsung diminta untuk segera menghubungi mereka, “Pak sek segera hubungi mereka” ujar Lomban.
Sebelumnya Kepala Sekolah (kepsek) SMK N BITUNG, Harold Tambajong, S.Pd mengganti secara sepihak Frans Natang, SH (Pax) dengan Jorry Lausan sebagai ketua komite SMK N 2 BITUNG pada Sabtu, (08/05/2016) lalu dalam acara penamatan terhadap 370 siswa yang mengikuti ujian Nasional (UN).
Lausan Sendiri setelah menggantikan Natang sebagai ketua komite sekolah, langsung memimpin rapat dengan orang tua murid yang hadir dalam acara penamatan tersebut, dan dalam rapat komite memintahkan kepada orang tua murid untuk mengumpulkan uang sejumlah 100rbu yang diperuntuhkan untuk pembuatan taman sekolah.(ref)
