MTerkini.com, MANADO – Ribuan petugas penyelenggaraan add hoc, yakni PPK, PPS dan KKP mulai gusar dengan kebijakan Penjabat Walikota Manado, Royke Roring yang diduga telah mempermainkan hak-hak mereka yang telah menyukseskan Pilkada Manado susulan, 17 Februari belum lama ini.
Ini terkait dengan honor mereka yang sampai sekarang belum terbayarkan. Padahal dalam surat edaran berkop Pemkot Manado yang diterima KPU dan diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS tanggal 15 Februari silam ditulis bahwa pemerintah baru akan mencarikan dana hibah (pergeseran) pada tanggal 22 sampai 23 Februari.
“Sampai sekarang hak kami belum dibayarkan. Padahal yang kami kerjakan ini program nasional,” tegas Juliana Sukimin, juru bicara PPK se-Kota Manado.
Sabtu (27/2) sore kemarin, sejumlah petugas PPK telah mengggelar pertemuan. Mereka membahas beberapa langkah akan diambil demi memperjuangkan hak mereka. Termasuk rencana demo besar-besar ribuan petugas penyelenggaraan add hoc ke Pemkot dan DPRD Manado.
“Kami seperti dipermainkan, Penjabat Walikota Manado harus bertanggungjawab dengan semua ini dan jangan kebanyakan berangkat ke luar kota untuk mencari alasan supaya tidak menandatangani dana pergeseran. Jangan membodohi rakyat sendiri,” tambah Juliana, ketua PPK Sario ini didampingi Anggriany (PPK Singgkil), Marlene Kotambunan (PPK Pal Dua), Marcella Supit (PPK Wenang), Deasy Roring (PPK Mapanget), Donny Wehantouw (PPK Sario) dan lainnya
Menurut Juliana, akibat perbuatan Pemkot ini, PPK se-Kota Manado merasa tersandera karena setiap hari PPS dan KPPS memertanyakan dana honornya kepada mereka. Bahkan sampai-sampai PPS dan KPPS menuduh PPK diduga telah menggelapkan dana tersebut.
“Kami minta supaya ada kejelasan. Kami akan turun dengan ribuan massa pada pekan ini dan kami harap Roy Roring berada di tempat untuk menerima aksi kami,” sembur Juliana.(*/tim)
