manadoterkini.com, MiNUT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara atas atas komitmennya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Apresiasi tersebut disampaikan oleh Direktur Penindakan dan Supervisi KPK RI Irjen Didik Agung Widjanarko saat membuka acara Asistensi Tata Cara Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD Wilayah IV Tahun 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris keuangan Bidang aset Kabupaten Minahasa Utara, Asisten Kesra Setdaprov Sulut yang juga Plt. Inspektur Daerah Denny Mangala, Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey dan Auditor Ahli Utama Praseno Hadi.
Pemkab Minut sebagai satu-satunya kabupaten di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) IV yang telah melakukan kegiatan Asistensi Indeks Pengelolaan (IPA) kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya.
“Untuk penilaian indeks pengelolaan BMD, Pemkab Minut telah memperoleh nilai 2.16 atau kategori sangat baik,”ujar Direktur Penindakan dan Supervisi KPK RI, Didik Agung.
Lanjutnya, mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan BMD sesuai aturan dan menghindari keluar dari koridor karena pengelolaan BMD yang bermasalah sering menjadi titik rawan korupsi.
“Tujuan dari Asistensi Tata Cara Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD ini adalah untuk melihat sejauh mana tingkat pengelolaan BMD di setiap pemerintah daerah,”ucap Didik Agung.
Sementara itu Sekretaris Keuangan Bidang aset Kabupaten Minahasa Utara, melalui Kepala Dinas Kominfo Minut, Roby Parengkuan SH, menyampaikan bahwa penilaian yang didapatkan oleh Kabupaten Minahasa Utara atas IPA Tahun 2023 merupakan sebuah prestasi membanggakan.
“Langkah ini merupakan komitmen Pemerintahan JG-KWL sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bupati Joune Ganda dalam kegiatan rapat koordinasi perhitungan indeks pengelolaan BMD yang dilaksanakan di Pendopo Pemkab Minut bulan Juli 2024 lalu,” kata Parengkuan, Kamis (5/9/2024).
(***/ster)
