manadoterkini.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Asisten 1 bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Deny Mangala menegaskan bahwa penanganan stunting di Sulut masih berjalan lambat.
Hal itu ditegaskan Mangala dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Punurunan Stunting serta Evaluasi Realisasi Dana Alokasi Khusus Subbidang KB dan Biaya Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 di kantor Gubernur, Kamis (7/9/2023).
Raapt koordinasi yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dibuka oleh Asisten 1 Deny Mangala, mewakili Sekretaris Provinsi (Sekprov) Steve Kepel.
“Bersama-sama di ruangan ini dalam rangka kita mengevaluasi capaian performance kita di dalam rangka penurunan stunting, sekaligus di momen yang penting ini kita juga mengevaluasi penyerapan KB se-Sulut,” kata Mangala.
Karena itu, atas nama pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw serta Sekretaris Provinsi Steve Kepel, Asisten I, memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pertama BKKBN provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita membicarakan tugas yang sangat penting dan strategis ini. Kenapa saya katakan penting dan strategis, karena kita tahu persis bahwa Presiden RI di mana-mana senantiasa mengangkat fokus di 8 prioritas termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan stunting dan kemiskinan.”
“Kenapa? karena memang visinya Indonesia Emas 2045, Presiden RI menginginkan kita sudah menjadi the big five dalam konteks ekonomi global. Hanya saja, tentu challenge yang kita hadapi selain untuk meng-endorse perekonomian nasional tapi juga kita memiliki masalah kemiskinan dan stunting,” jelas nya.
Lewat forum-forum seperti ini, Mangala berharap bisa saling menukar informasi dalam rangka upaya kita bersama untuk mempercepat penurunan stunting.
Lanjutnya, menjadi catatan bersama, dari beberapa kali dievaluasi stunting, pola-polanya perlu dipikirkan kembali. Karena ada laporan-laporan yang didapati, contohnya ada pemberian bantuan kepada keluarga yang anaknya stunting atau keluarga yang ibunya bisa melahirkan anak stunting, ada di sana contoh. Ada bantuan-bantuan, hanya saja waktu dilaporkan. Ada bantuan yang tidak tepat sasaran.
“Tidak tepat sasaran, dalam arti, waktu kita evaluasi ada yang kasih susu ada yang kasih telur. Tapi bukan dikonsumsi oleh anak, tapi oleh orang tua. Lebih jelek lagi, biskuit untuk anak-anak, tapi setiap ada tamu, dikasih buat tamu, bukan anaknya yang konsumsi. Bagaimana kita mau menurunkan stunting kalau persepsi pola pikir kita, tidak mendukung untuk penurunan percepatan stunting,” terangnya.
Pemprov berharap visi dalam rangka percepatan dan penurunan stunting harus sama.
“Lebih bagus, lebih besar penurunannya. Supaya target kita di tahun 2024, bisa di bawah 14%, sesuai dengan target nasional. Tapi tetap harus ada sinergitas provinsi dengan kabupaten/kota, untuk percepatan,” harap Asisten I ini..
“Kami juga dapatkan e-data dari BKKBN, dana BOKB total untuk Sulut itu ada Rp.54,97 miliar, yang terdistribusi secara alokasi di 15 kabupaten/kota, cukup besar. Tapi dari dana yang Rp.54,97 miliar itu, 45,13% untuk stunting. Tapi apa yang kita lihat di data, yang masuk ke kita, 7 bulan yang sudah lewat, penyerapannya sangat-sangat kecil, sangat-sangat minim. Tolong ini menjadi perhatian kita bersama,” bebernya.
“Program pemerintah ini adalah misi kemanusiaan. Tolong kita care sama-sama. Kalau kita care, memberikan perhatian kepedulian untuk kemudian mengangkat anak-anak stunting kita dengan kepedulian kita ini akan menjadi catatan yang luar biasa,” tandasnya.
Lebih jauh lagi, Mangala mendorong kabupaten/kota yang penyerapan masih kecil. Karena secara umum, 15 kabupaten/kota belum ada yang di atas 50%, untuk yang non fisik. Belum ada yang mencapai 50%, masih di bawah semua 50%.
“Karena itu minta tolong sekali lagi, mari sama-sama dalam momentum, rapat koordinasi ini, kita evaluasi apa kendalanya, apa permasalahannya, supaya sama-sama di forum ini kita solusikan. Ada kendala tenis administrasi atau problem apa, silakan nanti disampaikan. Supaya nanti kalau ada kabupaten/kota yang cukup berhasil, bisa kita saling share informasi dalam rangka percepatan program ini,” tandasnya. (*/Rizath)
