manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw mengatakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus mendapatkan pendampingan dari BPK RI sebagai eksternal kontrol dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Penyampaian itu disampaikan Steven Kandouw saat menghadiri Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut dari Karyadi S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA., kepada Kepala Perwakilan saat ini, Arief Fadillah, S.E., M.M., CSFA di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (7/9/2022) malam.
Lanjut Kandouw, BPK RI turut memberikan nilai tambah pengawasan pada sistem kerja lembaga pemerintah yang mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan APBD.
“Untuk mendapatkan hasil yang paripurna, harus ada outcome yang jelas, income dan akuntabel yang jelas. Yang pasti pemerintah daerah tidak bekerja sendiri. Untuk itu kita harus mendapatkan pendampingan dari BPK sebagai eksternal kontrol kita,” ujar Steven Kandouw.
Kandouw menambahkan, selama ini pendampingan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, kami mengakui jelas-jelas sangat positif.
Sertijab itu sendiri dihadiri langsung Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dan Anggota VI BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Bapak Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA serta Sekretaris Provinsi Praseno Hadi dan unsur Forkompimda Sulawesi Utara, para Bupati dan Wali Kota serta para Ketua DPRD Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sulut. (*/Rizath)
