manadoterkini.com, SULUT – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI akhirnya “turun tangan” ke daerah dengan memberikan pendampingan seperti pengawasan dan pengawalan terhadap penyerapan APBD sehingga dapat memberi daya ungkit perekonomian masyarakat dan perekonomian nasional secara umum. Hal itu disampaikan Inspektur I Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga.
Sinaga menegaskan fungsi pengawasan keuangan daerah termasuk penyerapan APBD sangat diperlukan, mengingat Indonesia masih mengalami sisa-sisa dampak ekonomi karena pandemi Covid-19.
Untuk itu, ada beberapa langkah diambil antara lain memastikan kendala dihadapi dan rencana target penyerapan APBD untuk dilaporkan ke Mendagri Tito Karnavian dan kemudian diteruskan kepada Presiden Joko Widodo, serta memastikan dan memberikan keyakinan yang memadai kepada APIP daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang.
“Target kita hari ini adalah terverifikasinya dokumen diperlukan dalam peningkatan realisasi atau penyerapan anggaran,” tegasnya saat Rapat Asistensi Percepatan Penyerapan APBD T.A. 2022, yang digelar Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Senin (29/8/2022).
Sementara itu, Pj Sekdaprov Sulawesi Utara Praseno Hadi menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri senantiasa memberi pendampingan terhadap Pemprov Sulut dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam hal percepatan penyerapan APBD 2022.
“Hal ini tentunya sangat bermanfaat kita semua. Karena di samping untuk memenuhi target-target pembangunan, juga untuk menggenjot perekonomian secara umum, serta turut menjamin daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi,” ujar Praseno.
Praseno menjelaskan, seperti yang diketahui bersama, saat ini perekonomian global sangat terganggu, baik itu karena pandemi Covid-19 yang belum selesai secara tuntas, maupun karena adanya perang Rusia–Ukraina serta perlambatan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara di dunia.
“Mau tidak mau, hal ini sangat mempengaruhi perekonomian kita termasuk di Sulawesi Utara. Untuk itu Presiden Jokowi bersama para menteri serta DPR RI terus melakukan berbagai langkah dan terobosan dalam upaya menjaga inflasi dan mengendalikan harga, utamanya bahan pokok,” imbuhnya. (*/Rizath)
