manadoterkini.com, SULUT – Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Fabian Kaloh menilai kinerja dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulut, Ferry Sangian perlu dievaluasi oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Kaloh menilai Kaban Kesbangpol Sulut cuek dan acuh tak acuh soal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Sulut.
“Meski SK Gubernur No 363 tentang Pembentukan FKDM Sulut sudah ditandatangani sejak 9 November 2021, sampai saat ini FKDM seperti dicuekin oleh Badan Kesbangpol Sulut. Kami delapan Pengurus dan anggota FKDM bingung dengan cara kerja Kaban Kesbang, sebab sampai saat ini walau SK-nya sudah beredar dan sudah ada ditangan kami, tapi sampai saat ini kami belum pernah menerima SK-nya secara resmi dari kantor Badan Kesbang,” ujar Kaloh, Rabu (9/2/2022).
Tak itu saja, Kaloh nilai Kaban Kesbangpol terlalu sibuk dan tidak pro aktif
“Seperti terlalu sibuk dan Kaban kurang proaktif dan terkesan cuek dengan FKDM, padahal FKDM itu mitra strategisnya Badan Kesbang. Kami secara organisatoris tidak membawahi FKDM Kota/Kabupaten, tapi fungsi koordinatif antar FKDM akan sangat membantu Tupoksi Badan Kesbang dalam mengantisipasi gejolak sosial yang ada diseluruh wilayah Sulut,” ungkap anggota komisi I DPRD Sulut itu.
Menurutnya, Kewaspadaan dini atau lebih tepat langkah-tindak antisipatif akan sangat penting dan strategis daripada menjadi seperti pemadam kebakaran.
“Masih lebih baik preventif-persuasif daripada represif-koeratif. Ini prinsip penting tugas-kerja FKDM. Dengan berkoordinasi intensif dengan instansi-instansi dan organisasi yang paham persis tentang kewaspadaan dini.
Kami sudah berkoordinasi dengan beberapa FKDM Kota/Kabupaten, walau kami seperti dipandang sebelah mata oleh Badan Kesbangpol Sulut Dimana Kaban Kesbang, terlalu banyak kali kerjaannya,”pungkas Fabian Kaloh yang dipercayakan Gubernur Sulut sebagai Ketua FKDM Provinsi Sulut.
Saat dikonfirmasi melalui handphone, Kaban Kesbangpol Sulut, Fery Sangian mengaku bahwa SK FKDM sudah diserahkan. Bahkan, menurut Sangian FKDM mendapat dana Hibah Rp 150 Juta dari Pemerintah.
“Sudah kami serahkan SK FKDM. begini, FKDM dapat alokasi dana hibah senilai Rp 150 juta tapi harus ada program, harus ajukan proposal baru bisa dicairkan. Kesbangpol tidak cuekin FKDM,” Ujar Sangian. (*/Rizath)
