manadoterkini.com, TOMOHON – Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, S.H dan Wakil Wali Kota Wenny Lumentut, S.E hadir dalam rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon, dalam rangka memdengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan, di ruang rapat DPRD, Senin (14/06/2021) siang tadi.
Dalam pemandangan umum, semua Fraksi di DPRD Kota Tomohon masing-masing Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, serta Fraksi Restorasi Nurani menerima dan menyetujui Ranperda dimaksud untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Kota Tomohon, sesuai perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Paripurna tersebut dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka Mendengarkan Tanggapan/Penjelasan Wali Kota Tomohon Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum atas Ranperda yang telah diajukan.
“Juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Tomohon yang telah menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pembahasan bersama dengan pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Tomohon,” ungkap Senduk.
Wali Kota menyambut baik apresiasi dari Fraksi Partai Golkar terkait pencapaian beberapa indikator ekonomi makro di Kota Tomohon. Seperti halnya capaian indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2020 yang ada diangka 76,69 meningkat dari tahun 2019 yang ada di angka 76.67.
Dengan angka tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten / kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon berada di peringkat kedua setelah Kota Manado. Walaupun demikian di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon bertumbuh minus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi tersebut merupakan dampak yang dirasakan akibat pandemi Covid-19.
“Terkait dengan capaian kinerja dari perusahaan daerah dan beberapa masukan dari Fraksi Partai Golkar akan kami jadikan catatan penting bagi perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah ini kedepannya,” ujarnya.
Sementara atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait prestasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan kali berturut-turut, pihaknya selaku pemerintah juga menyampaikan terima kasih sekali lagi. “Apresiasi ini akan kami jadikan sebagai pemicu kinerja kami untuk kedepannya, sehingga untuk tahun-tahun kedepan kami akan tetap dapat mempertahankan opini WTP ini. tentunya harapan ini dapat terwujud apabila diiringi dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” jelas Senduk.
Terkait catatan dari Fraksi Restorasi Nurani terkait perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah, Senduk menguraikan dengan rincian realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 667.630.201.368,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus satu ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah), sedangkan realisasi belanja dan transfer adalah sebesar Rp. 657.722.536.985,- (enam ratus lima puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
Sehingga ditahun 2020 Kota Tomohon mencatatkan surplus sebesar Rp.9.907.664.383,- (sembilan milyar sembilan ratus tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah). Selanjutnya setelah ditambahkan dengan komponen pembiayaan netto, dengan demikian dicatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 adalah sebesar Rp12.924.902.279,40,- (dua belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen).
“Sehubungan dengan capaian pos belanja dan transfer sebagaimana catatan Fraksi Restorasi Nurani, dapat dijelaskan bahwa capaian sebesar 94,25 persen. Berarti adanya efisiensi yang dicatatkan dalam komponen belanja daerah sehingga pemerintah daerah dapat mencatatkan silpa di tahun anggaran 2020,” urainya.
Sementara terkait capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 68,45 perseb (enam puluh delapan koma empat puluh lima persen) yang menjadi catatan dari ketiga fraksi sebagai berikut, PAD merupakan sektor yang terdampak langsung akibat pandemi Covid-19, dimana capaian yang ada tersebut merupakan serangkaian dampak yang dirasakan pemerintah daerah akibat kondisi pandemi ini.
Secara umum pembatasan kegiatan masyarakat dan penurunan daya beli masyarakat merupakan efek yang dapat terlihat secara kasat mata. Namun demikian meskipun proyeksi pendapatan asli daerah sudah dilakukan penyesuaian pada penyusunan perubahan apbd tahun anggaran 2020, beberapa sektor PAD masih belum terealisasi sesuai harapan yang ada.
“Karena itu kami menyambut baik segala masukan, tanggapan dan saran dari masing-masing fraksi yang konstruktif bagi kami terkait upaya peningkatan PAD dan akan kami tindak lanjuti,” kunci Wali Kota.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Djemmy Sundah S.E, didampingi Wakil Ketua Drs. Johny Runtuwene, DEA dan Erens Kereh, AMKL. Hadir juga dalam rapat paripurna tersebut para anggota DPRD, Sekretaris Kota Tomohon Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si serta jajaran pejabat teras Pemkot Tomohon. (fis)
