manadoterkini.com, MANADO – Walikota Manado dua periode GS Vicky Lumentut (GSVL), tak henti-hentinya melahirnya ide brilian untuk mensejahterakan warga Kota Manado. Kali ini 13 ribu pekerja bukan penerima upah di Kota Manado mendapat perlindungan jaminan social ketenagakerjaan.
Mereka datang dari berbagai latar belakang. Ada petani, pedagang di pasar tradisional, pelaku UMKM, sopir dan lain-lain.
GSVL sebagai mantan birokrat handal yang mengecap sejumlah jabatan esalon II disejulah daerah di Sulut hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, mengatakan pemberian perlindungan itu dilakukan di tengah pandemi Covid-19
“Di tengah kesulitan kondisi keuangan akibat pandemi, kami berkomitmen memberi perlindungan kepada mereka yang terdampak,” kata Lumentut usai penandatangan kesepakatan dengan Dirut BPJamsostek dengan Dirut BPJamsostek, Agus Susanto di Four Points by Sheraton, Manado, Jumat (25/09/2020).
Ia berharap, para pekerja penerima upah bisa fokus bekerja untuk menghidupi keluarga. “Dengan terlindungi BPJamsostek, mereka lebih aman dalam bekerja,” katanya.
Lumentut bilang, pihaknya berkomitmen memberi perlindungan lebih banyak pekerja bukan penerima upah.
“Saya minta kadis (Kadisnakertrans) untuk mendata, mencari mana yang layak dibantu,” kata Lumentut.
Selain itu, Lumentut juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan RI Agus Susanto yang sudah mau datang langsung ke Kota Manado untuk menghadiri acara launching tersebut.
“Saya merasa sangat terhormat Pak Dirut mau jauh-jauh datang langsung ke sini. Ini akan memotivasi kami agar lebih lagi memberi perlindungan bagi masyarakat Kota Manado,”tukas Wali Kota G.S Vicky Lumentut.
Pihak BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi sepak terjang Walikota GS Vicky Lumentut. “Manado satu-satunya Kabupaten/Kota di Sulut yang mengikutsertakan perlindungan jaminan social bagi pekerja bukan penerima upah,” ujar Kepala Disnakertrans Sulut, Donald Supit SH.
Lanjutnya, peserta Jamsostek yang dilindungi merupakan usulan dinas terkait. “Misalnya, sopir diusulkan Dishub, petani diusulkan Dinas Pertanian, pedagang diusul PD Pasar,” katanya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Dewan Pengawas Rekson Silaban, Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku BPJS Ketenagakerjaan Toto Suharto, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara Herndrayanto, Sekretaris Daerah Kota Manado Micler Lakat. (aldi)
