manadoterkini.com, TONDANO – Kerinduan sejumlah masyarakat Minahasa untuk melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) pada tahun 2019 ini menemui titik terang.
Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi (ROR) mengungkapkan bahwa saat ini pembiayaannya sementara dikaji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2019. “Ada surat edaran dari Gubernur Sulut untuk mempercepat Pilhut agar dilaksanakan tahun ini. Untuk pembiayaannya kita upayakan dalam APBD-P. Tapi jika dana tidak cukup Pemerintah Provinsi Sulut akan memberikan dana hibah,” ungkap ROR dihadapan para Camat dan Kumtua saat rapat koordinasi evaluasi dan pemantapan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Kelurahan serta pemantapan program Pemerintah di Kabupaten Minahasa pada, Selasa (9/7) tadi di BPU Tondano.
Bupati juga mengevaluasi kinerja seluruh Camat sampai pada perangkatnya. Beliau menginstrusikan untuk percepat penyerapan Dana Desa dan Dana Kelurahan. Pembayaran honor perangkat desa agar diupayakan untuk setiap bulan dan ditransfer langsung ke rekening.
Capaian PBB tiap kecamatan juga dicek. Pada kesempatan tersebut Hukum Tua/Lurah banyak memberikan pertanyaan dan usulan-usulan. Dalam hal ini PBB, bantuan pangan non tunai, PKH, infrastruktur jalan, sekolah, pengelolaan sampah, lahan pekuburan, serta pengadaan tower.
“Apa yang disampaikan para Kumtua/Lurah akan dibahas dengan instansi terkait. Terkait usulan-usulan pembangunan, nanti diupayakan dalam APBD,” jelasnya.
Pada momentum tersebut, Bupati ROR juga menyampaikan bahwa saat melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi, dirinya melaporkan program-program Kabupaten Minahasa. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minahasa telah sukses menyelenggarakan Pemilu dengan aman dan terkendali.
“Saya juga melaporkan terkait situasi Danau Tondano, rumah sakit dan infrastruktur yang ada. .enjadi satu kebanggaan tersendiri karena saya sebagai Bupati Minahasa dipanggil untuk mendampingi Presiden dan Gubernur untuk meninjau lokasi wisata Bunaken serta dalam rapat VIP di Bandara. Jadi saya bersama tiga kepala daerah duduk satu meja dengan Presiden Republik Indonesia,” jelasnya. (fis)
