manadoterkini.com, AMURANG-Proses evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dari 167 desa di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) saat ini sementara berlangsung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada Senin (25/2) sudah melakukan evaluasi untuk tiga desa. Berarti, masih ada 164 desa lagi.
“Usai evaluasi, APBDes kemudian diinput ke sistem keuangan desa, untuk kemudian masuk pada proses pencairan tahap satu sebesar 20 persen anggaran,” ujar Kepala Dinas PMD Minsel Henrie Lumapow SH di sela-sela evaluasi APBDes di ruang rapat PMD Minsel.
Sedangkan, terkait evaluasi APBDes, Lumapow mengatakan, hal ini dilakukan untuk melihat apakah penyusunan sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
“Yang terdapat dalam peraturan menteri desa dan transmigrasi nomor 19 tahun 2017, tentang skala prioritas penggunaan dana desa dan peraturan bupati,” ujar Lumapow.
Evaluasi ini, lanjutnya, dilakukan dengan melibatkan Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Keuangan, Badan Pengembangan dan Penelitian Pembangunan Daerah (Bapelittbang), serta tenaga ahli atau pendampingan desa.
“Hal ini dilakukan agar APBDes yang dihasilkan ini benar-benar memenuhi syarat. Di mana, didalamnya harus ada 30 persen program padat karya tunai. Sedangkan sisanya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Dia pun menampik tudingan keterlibatan Dinas PMD terhadap penyusunan APBDes.
“Beredar kabar penyusunan APBDes hanya disusun oleh satu orang dari PMD dan dibayar. Isu itu tidak benar, karena mekanismenya seperti ini yang harus ada evaluasinya,” tandasnya.
Sementara, terkait penyaluran Dana desa (Dandes), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs Handri Sondakh menekankan, penggunaannya harus sesuai APBDes.
“Selama penggunaan sesuai APBDes dan transparan maka kumtua diharapkan bisa memaksimalkan dana tersebut,” ungkapnya.
Dia pun mengimbau untuk seluruh masyarakat agar membantu mengawasi penggunaan Dandes ini.
“Masyarakat silahkan awasi agar penggunaan dana ini tepat sasaran,” tandasnya.(dav)
