manadoterkini.com, SULUT – Tiga tahun sudah roda pemerintahan Sulawesi Utara (Sulut) dinahkodai pasangan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK). Berbagai kebijakan dan prestasi telah dicapai dua figur ini.
Terkait hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Sulut Drs Eddyson M Masengi MM kepada manadoterkini.com mengatakan, sebagai Anggota DPRD dan sebagai mitra dari pemerintah tentunya mengucapkan banyak selamat dan sukses kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw.
“Setelah Tiga tahun memimpin Sulut, berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dari segi penyelenggaraan pemerintahan lanjut Masengi, sebagai mitra, telah tercipta suatu kerjasama yang baik dalam arti yang positif, selama ini agenda-agenda DPRD berjalan dengan baik, salah satu indikator bahwa hampir semua paripurna dihadiri oleh Pak Gubernur dan Wagub.
“Menurut pengamatan kami sebagai mitra ada kepedulian dari gubernur, dan Wagub,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Lanjutnya, terkait kewenangan gubernur dalam aspek pemerintahan sebagai kepala pemerintahan, sesuai visi. “Walaupun target-targetnya belum secara keseluruhan dicapai, masih ada sana sini yang perlu dibenahi. Ini tentunya melibatkan semua stakeholder. Saya menilai seperti itu, dan sesuai dengan program kewenangan gubernur terkait dengan hal-hal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu ada peningkatan lagi,” tukasnya.
Dan, pelaksanaan fungsi gubernur sebagai koordinator dengan instansi vertikal yang ada di daerah, termasuk Forkompimda. Selama ini menurut Masengi sudah berjalan dengan baik dan terkoordinasi.
“Yang perlu juga mungkin bagaimana fungsi gubernur sebagai kepala daerah terkait program-program pemerintah pusat yang ada di daerah. Seperti Balai Jalan, Balai Sungai. Yang ini saya memesan khusus, karena kita melihat sendiri, program ke depan jalan tol belum selesai, masih ada keluhan-keluhan masyarakat terkait bencana alam, saya berharap dengan kewenangan yang ada terhadap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Balai Jalan dan Balai Sungai ini betul-betul taat,” ujar Putra Tompasobaru ini.
Tambah Masengi, fungsi gubernur sebagai kepala daerah mewakili pemerintah pusat di daerah terhadap kabupten/kota.
“Kita meyadari bahwa dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan sistem pemerintahan, maka akan terjadi gubernur itu berbeda partai dengan bupati/walikota yang ada di wilayah di Sulut. Dan ini merupakan satu realita yang tidak bisa dipungkiri karena sistem yang kita lakukan. Namun menurut hemat saya, ini perlu ditingkatkan, karena saya melihat dalam rapat-rapat ditingkat provinsi, masih ada saja walikota/bupati yang tidak hadir. Ini merupakan satu catatan. Kenapa, Kalau kita berbicara sistem perencanaan pelaksanaan program pembangunan, maka itu urutan-urutannya jelas, benang merahnya harus jelas, kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bersinergi sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.(dav)
