Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto membuka Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Tertib di Grand Kawanua Convention Center Manado, Sabtu (27/10/2018).
Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pekan Revolusi Mental (Revmen) yang telah dibuka oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani, Jumat (26/10/2018) di Sulawesi Utara.
Dalam rembuk nasional ini, Wiranto juga menjadi pembicara dalam tema Membangun Kesadaran dan Perilaku Masyarakat Untuk Menjadi Agen Hukum.
Dalam paparannya, Wiranto menerangkan bahwa selama empat tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, perkembangan revolusi mental di Indonesia berjalan baik.
“Selama empat tahun Jokowi-JK, revolusi mental itu memang belum tercapai seluruhnya karena dalam proses. Tapi perkembangannya cukup baik,” kata Wiranto.
Bahkan, Wiranto mengklaim Indonesia sudah mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai negara nomor satu yang berhasil meraih kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Indonesia mendapat pengakuan dari lembaga internasional. Mereka mengisyaratkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, yaitu nomor satu,” ucap Wiranto.
Selain itu, Wiranto mengatakan, pemerintah terus memperkuat keamanan negara untuk mewujudkan iklim berinvestasi yang baik di Indonesia. Terbukti, Indonesia mendapat pengakuan dari dunia Internasional sebagai negara kesembilan paling aman di dunia.
Wiranto menjelaskan, pencapaian positif itu adalah hasil gerakan nasional revolusi mental yang dicanangkan pemerintah, yaitu memperkuat kerukunan bangsa dengan melawan terorisme dan radikalisme di pelosok nusantara.
“Sudah ada hasilnya dari gerakan revolusi mental itu, meski belum sempurna. Kami terus upayakan dengan sebaik mungkin, yaitu dengan melawan terorisme dan radikalisme,” beber Wiranto.
Sementara pada kesempatan yang sama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE sepakat dengan pernyataan Wiranto.
Olly sendiri mengatakan Gerakan Nasional Revolusi Mental berdampak pada kerukunan bangsa. Terbukti kehidupan masyarakat Sulut selalu rukun dan damai, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat.
“Masyarakat Sulawesi Utara selalu menjaga kerukunan antar umat beragama. Bahkan, Sulawesi Utara termasuk daerah paling rukun di Indonesia,” kata Olly.
Lanjut Olly, kondisi ini didukung optimalnya peranan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan BKSAUA (Badan Kerjasama Antar Umat Beragama) dalam menjaga semangat revolusi mental yang diwujudkan dalam toleransi antar umat beragama.
“Sulut selalu rukun karena pemerintah daerah selalu melakukan konsolisasi dengan FKUB dan BKSAUA,” beber Olly.
Untuk diketahui, pada Rembuk Nasional ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat, seperti Dirjen Imigrasi, Kemenkumham Ronny Sompie yang memaparkan Paparan Online Antri di Keimigrasian, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh soal paparan Pelayanan Rekam Cetak KTP-E
dan Paparan Pelayanan SIM Online dan E-Tilang oleh Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Mabes Polri Chryshnanda Dwilaksana.
Selanjutnya, Paparan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional oleh Deputi IV Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Diah Natalisa, Paparan Terbentuknya Pagar Sterilisasi/Zonasi Terminal dan Pembangunan Jembatan Gantung oleh Direktur Prasarana Perhubungan Darat Kemenhub Chandra Irawan dan Paparan Program Sekolah Ramah Anak oleh Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA Leny Nurhayati Rosalin. (advetorial/Rizath)
