manadoterkini.com, MANADO – SEMUA Anak bangsa di negeri ini, memiliki hak yang sama dalam menentukan sikap politik. Bukan hanya pimpinan, pengikutnya pun demikian.
Tak heran, pilihan dan keputusan seorang pemimpin, sudah selayaknya diamankan pengikutnya. Demikian ditegaskan ketua tim Rajawali GSVL, Maikel Towoliu SH ketika dikonfirmasi wartawan terkait pilihan dan keputusan GS Vicky Lumentut (GSVL) pada 27 september 2018 di makassar lalu.
“Pindahnya GSVL dari partai Demokrat ke Nasdem adalah merupakan hak beliau untuk memilih dan mengambil suatu keputusan soal “payung” apa yang akan digunakan jelang Pilpres 2019,” tegas Towoliu, Sabtu (29/09) pagi tadi.
Menurut dia, persepsi khalayak ramai bisa saja berbeda beda di mana akan timbul pro dan kontra, tapi itu biasa dan harus dihormati. Akan tetapi, tim Rajawali tetap mencermati kondisi ini termasuk riak riak yang ditimbulkan terutama kesan yang mengarah ke provokatif.
“Sekali lagi, pilihan dan keputusan sudah diambil GSVL, dan itu hak beliau, marilah kita hormati bersama,” ujarnya.
Memang tak dipungkiri, kerap pilihan dan keputusan yang diambil seorang pemimpin kadang kurang dipahami orang lain. Apalagi jika mendengar pendapat orang yang nyata nyata bersebrangan.
“Kalo itu wajar saja, 1000 kebaikan yang dilakukan GSVL, pasti 1001 yang dianggap salah. Maksud saya, tak ada gunanya menjelaskan kepada mereka itu, sebab apapun yang akan disampaikan, pasti hal negatifnya yang dipikirkan terlebih dahulua,” ketusnya.
HUKUM
Selanjutnya, Towoliu ketika disinggung wartawan munculnya isu pindahnya GSVL terkait persoalan hukum, langsung membantah. Dikatakan, proses politik jangan dikaitkan dengan hukum. Politik dan hukum itu sangat berbeda. Ditarik garis lurus sejajar pun tidak akan pernah bertemu.
“GSVL itu adalah salah seorang warga yang taat akan hukum. Buktinya, berbagai persoalan mendera lalu tetap dihadapi.
Contohnya, semua panggilan baik polisi hingga pengadilan, GSVL tetap hadir. Saya yakin, di mana pun GSVL berpijak, beliau pasti taat aturan. Kalian liat saja nanti,” jelasnya sambil berkata kembali bahwa pilihan dan keputusan politik agar jangan dikaitkan ke hal lain.
Towoliu yang dikejar lagi dengan pertanyaan soal dana bencana tahun 2014 yang kabarnya sementara diselidiki pihak kejaksaan menjelaskan, bahwa setahu dirinya, anggaran bantuan dana bencana 2014 itu, proses akhirnya setelah GSVL melepaskan jabatan sebagai walikota.
“Kalo tidak salah info, memang bunyinya anggaran bencana 2014, tetapi proses lelang sampai pelaksanaan, dilakukan ketika GSVL tidak menjabat lagi sebagai walikota. Beliau lepas jabatan pada tanggal 8 Desember 2015, di mana setelah itu proses baru dijalankan. Kemudian, pilwako manado jatuh pada tanggal 9 Februari 2016. Setelah itu masih ada lagi proses 3 bulan baru dilantik. Pelantikan kalo tidak salah pada bulan Mei 2016,” urainya.
Untuk itu, apapun yang terjadi saat ini, semua berproses sesuatu aturan. Dan tidak ada seorang pun di negeri ini yang tidak taat dengan aturan. Dan intinya, sesuai janji pada pilwako lalu, bahwa tim Rajawali akan mengawal GSVL bukan hanya sampai pada pemilihan walikota saja, tapi akan tetap mengawal sampai akhir masa jabatannya sebagai Walikota Manado.
“Slogan sudah jelas, kesetiaan adalah kehormatan tertinggi bagi seorang prajurit sejati, di mana prajurit sejati hanya mengabdi kepada satu tuan,” pungkasnya seraya menyatakan dalam waktu dekat GSVL akan memberikan pernyataan resmi melalui media massa.(tim)
