manadoterkini.com, AMURANG – PT Cargil Indonesia Amurang kembali jadi sorotan. Merosotnya harga kopra serta pemecatan sejumlah buruh dengan pesangon seadanya jadi pemicu. Selasa (31/7/2018), DPRD melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen perusahaan pengolahan pangan asal Amerika itu.
Ketua DPRD Jenny Johana Tumbuan SE membuka rapat yang selanjutnya dipimpin Robby Sangkoy. Dalam hearing tersebut, para buruh meminta pesangon mereka diberikan sesuai aturan.
“Kami hanya diberikan Rp 6 juta saat diberhentikan. Lima juta dari Cargil sisanya dari subcon yang mempekerjakan kami. Padahal kami sudah bekerja lebih dari lima tahun bahkan ada yang sudah 12 tahun,” keluh Markus Karepu selaku perwakilan buruh.
HRD Cargill Merry Umboh menyebut pesangon merupakan kewenangan subcon.
“Kami juga belum dapat banyak berkomentar karena undangan hearing dari DPRD baru diterima sehingga tidak memiliki banyak persiapan,” ungkap dia.
Dalam rapat tersebut turut dibahas penyebab menurunnya harga kopra yang dibeli Cargil dari petani. Mereka mengakui hal itu dipengaruhi pasar global dan para pelakunya.
“Kami akan menyurat ke pusat untuk bisa lebih banyak memberikan klarifikasi. Karena butuh waktu menjelaskan semuanya,” ungkap Eko Hengky perwakilan Cargil.
Menanggapi hal tersebut, Sangkoy selaku pimpinan rapat meminta Cargil tidak melempar kesalahan kepada subcon. Sebab, tafsiran UU 13/2003 dan Permen Tenaga Kerja 100/2004 menunjukkan buruh Cargil turut menjadi tanggung jawab perusahaan utama. Selain itu, dia mengaku heran dengan harga beli Cargil terhadap komoditi kopra yang rendah sementara perusahaan lain justru lebih besar.
“Sampai sekarang kami belum melihat ada dampak nyata dari kehadiran Cargil bagi masyarakat Minsel apalagi harga kopra yang dibayar ke petani tidak lagi bagus. Ke depan, kami akan meminta kelengkapan dokumen dari mereka agar mereka tidak merasa seenaknya dalam bertindak,” tukasnya. Hearing akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda klarifikasi utuh dari PT Cargil Indonesia Amurang.(dav)
