manadoterkini.com, SULUT – Wakil Presiden Republik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla membuka Sidang Ke-79 Majelis Sinode (SMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado, Senin (19/3/2018).
Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla menegaskan kembali pentingnya kerukunan antarumat beragama. Menurutnya setiap agama menginginkan hidup damai tanpa adanya perpecahan antar umat beragama.
“Tujuan dasar agama adalah kedamaian. Kita semua mengucapkan salam tentang kedamaian dan persatuan, tidak ada agama yang mengajarkan kita untuk terpecah belah,” kata Jusuf Kalla.
Oleh karena itu, Jusuf Kalla berharap Sidang Majelis Ke-79 Sinode GMIM kali ini menjadi perenungan bagaimana agama memberikan manfaat. Dia memberi contoh peranan Sulawesi Utara bagi pengungsi dan perdamaian saat terjadi konflik di Maluku (Ambon) dan Sulawesi Tengah (Poso). JK menyebut banyak pengungsi konflik saat itu yang ditampung di Sulut.
“Itu adalah contoh kebaikan dan bagaimana kehidupan damai itu dijalankan. Perbedaan agama dapat berjalan selama hati dapat terbuka,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Olly Dondokambey yang juga Ketua Panitia Sidang Majelis Sinode GMIM, bahwa meskipun masyarakat Sulut sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya, dan adat istiadat namun kehidupan masyarakatnya selalu rukun dan damai serta harmonis.
“Suasana kondusif ini adalah buah dari tingginya kesadaran masyarakat untuk selalu hidup berdampingan satu dengan yang lain dalam kerukunan dan kedamaian. Hal ini juga terpelihara dan terjaga, berkat karya nyata dan pengabdian yang tulus dari aparat TNI, Polri, Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat, yang senantiasa proaktif dalam merespon dan meredam isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan kerukunan yang ada di daerah ini,” kata Olly.
Menurut Olly, buah dari sinergitas dan kerja sama seluruh stakeholders terkait itu telah memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini terbukti dengan capaian positif dari beberapa indikator sosial yang ada seperti Indeks Kebahagiaan Masyarakat.
“Indeks Kebahagiaan Masyarakat Sulawesi Utara mencapai 73,69 atau tertinggi ketiga secara nasional setelah Maluku Utara dan Maluku, kemudian oleh Setara Institute dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Manado ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran Se-Indonesia,” tandasnya.
Terkait pelaksanaan Sidang Majelis Sinode GMIM, Olly menjelaskan ada tiga agenda besar dari alat kelengkapan Sinode GMIM yang dilaksanakan setiap 4 tahun itu.
“Sidang ini untuk mengevaluasi semua program kerja yang sudah dilaksanakan oleh BPMS periode 2014-2018. Kemudian evaluasi dari BPMS, BPPS dan MPS, dan dilanjutkan pemilihan pengurus BPMS periode 2018-2022, serta sesudah agenda pemilihan dilanjutkan BPMS terpilih pembahasan rencana strategis program gereja untuk periode berikut,” ujarnya.
Gubernur Olly menyebutkan sebanyak 1.723 orang dari total 2.323 peserta pemilihan pengurus BPMS GMIM yang terdiri dari Utusan Jemaat, Utusan Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode itu yang dapat menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, Olly berharap pelaksanaan Sidang Majelis Sinode berjalan lancar.
“Kita harapkan bersama, bahwa pelaksanaan kegiatan Sidang Majelis Sinode secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar demi mengoptimalkan peran GMIM bagi pembangunan menuju masyarakat, daerah dan bangsa Indonesia yang semakin maju, unggul dan hebat kedepan,” katanya.
Menariknya, pada pembukaan Sidang Majelis Sinode GMIM itu, Wapres Jusuf Kalla menekan tombol launching sekaligus melakukan simulasi pemilihan pengurus BPMS GMIM dengan sistem e voting.
Agenda itu turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua DPRD Andrei Angouw, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pdt. Dr. Henriette Tabita Lebang, M.Th, Ketua TP PKK Sulut It. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Wakil Ketua TP-PKK dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS, Ketua BPMS GMIM Pdt Dr HWB Sumakul, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Advetorial/Rizath)
