manadoterkini.com, SULUT – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw membuka seminar Hukum Keuangan Negara, Pengujian atas Pengeluaran Pemerintah dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Gedumg Perbendaharaan Negara, Bethesda Ranotana, Kamis (16/11/2017).
Wagub mengatakan dalam pengelolaan APBN atau APBD, khususnya pada bidang pengeluaran anggaran pemerintah yang dilakukan oleh setiap Instansi/Lembaga, tidak dapat dipungkiri sangat rentan dengan berbagai hal-hal negatif dan menyimpang dari koridor ketentuan yang berlaku.
Bahkan katanyasangat dekat dengan tindakan-tindakan yang tergolong dalam unsur perbuatan melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Karena itu, secara berkesinambungan harus melakukan operasionalisasi pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana prinsip-prinsipnya, para aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengeluaran keuangan, juga dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada tekad dan komitmen “membangun bersama demi kepentingan bersama”.
Dia juga mengatakan berada dalam satu visi, misi dan persepsi “dari, oleh dan untuk rakyat”, serta senantiasa mengemban Ambeg Paramarta yakni mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.
“Dengan artian, senantiasa diselimuti tekad, visi dan semangat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah disusun dengan memenuhi batasan/koridor kewenangan yang diberikan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” pungkas Steven Kandouw usai membuka seminar Hukum Keuangan Negara di Manado.
Yang menjadi Narasumber Ahli Hukum Keuangan Negara Komisu Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kejaksaan RI dan dari Universitas Sam Ratulangi.(red)
