manadoterkini.com, JAKARTA – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw, Senin (23/10/2017) kemarin, menghadiri rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Rakor terkait pelaksanaan Pemiliham Kepala Daerah (Pilkada ) serentak 2018 dibuka Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono mewakili Menteri Dalam Negeri di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, mengatakan bahwa ada sejumlah hal yang patut diwaspadai saat berlangsungnya pilkada serentak di 171 daerah mendatang.
“Rujukan indeks kerawanan pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan, kelompok separatis dan rawan konflik,” kata mantan Penjabat Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Sulut itu.
Sumarsono pun mengungkapkan risiko-risiko yang perlu diantisipasi. Pertama risiko umum, adanya faktor gangguan alam seperti cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir dan lainnya.
“Faktor keamanan adalah terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal,” katanya
Faktor lain yang diungkapkan Sumarsono yakni politik dan hukum. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum selesai dianggap berpotensi menjadi masalah. Ini termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal cuti kampanye bagi petahana.
“Sedangkan gambaran distribusi logistik, rendahnya paritsipasi, netralitas penyelenggara.Juga kemungkinan adanya intervensi asing yang merugikan kepentingan Indonesia,” ujar Sumarsono.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, juga memberikan pembekalan pada rapat persiapan Pilkada serentak ini yang dihadiri oleh seluruh KPU dan Bawaslu serta 171 kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018
Menkopolhukam Wiranto menekanan persiapan yang matang jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Menurutnya, Pilkada sejatinya sedang memilih pemimpin masa kini dan masa depan oleh sebab itu Pilkada sangat penting dan strategis.
“Karena itu pentingnya posisi Pilkada dalam eksistensi kita, maka tidak boleh main-main. Sebab itu Pilkada harus secermat-cermatnya karena akan menentukan nasib Indonesia ke depannya,” kata Wiranto
Wiranto memaklumi bahwa masalah yang dihadapi dalam Pilkada sangat banyak. Hal ini merupakan konsekuensi dari demokrasi yang terus berjalan dan mengatur manusia selalu dinamis.
Oleh sebab itu, butuh koordinasi yang matang antara rakyat sebagai pemilik demokrasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara, dan di sisi lain ada aparat kemanan.
“Dengan demikian tugas yang kita hadapi harus dikoordinasi, sinkronkan, rakyat, calon yang akan dipilih, parpol yang sebenarnya punya tugas luar biasa, merekrut, menyeleksi calon pemimpin, dan penyelenggaraan pemilu jangan sampai salah,” ujar Wiranto.
Wiranto juga menekankan peran masing-masing pihak dalam menjalankan pemilu hendaknya dilaksanakan sungguh-sungguh dengan baik dan benar.
“Kita tahu partai politik tentu menampilkan calon-calon yang baik, tetapi parpol juga punya obsesi untuk menang, lanjut Wiranto
Yang menjadi masalah adalah kekalahan dalam Pilkada membuat rasa sakit tersendiri sehingga kemenangan sudah menjadi harga mutlak bagi calon. “Pokoknya harus menang inilah yang jadi masalah. Saya tidak menyebut golongan-golongan mana, menampilkan calon yang punya popularitas kemenangan walaupun misalnya kompetensi jadi pemimpin sangat rendah,” ungkap Wiranto.(*/red)
