manadoterkini.com, AMURANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minsel, Kamis (2/3) siang tadi menggelar Fokus Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan perubahan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Minsel Tahun 2016-2021.
FGD yang dilaksanakan di lantai IV Kantor Bupati Minsel ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Minsel Franky Donny Wongkar SH.
Dalam sambutan Bupati Christiany Eugenia Paruntu SE yang dibacakan Wabup Minsel Franky Donny Wongkar SH menyampaikan bahwa, FGD ini penting dilaksanakan dalam upaya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak seperti pemerintah kecamatan, SKPD, pelaku usaha, tokoh masyarakat, LSM dan sebagainya untuk kesempurnaan RPJMD Kabupaten Minsel masa lima tahun mendatang.
“Mari kita bersama-sama memberikan masukan untuk kebaikan daerah lima tahun kedepan,” ajaknya.
Lanjut Dia bahwa, saat ini terjadi penurunan pendapatan APBD di sektor dana bagi hasil (DBH). Namun disatu sisi pendapatan dana desa meningkat.
“Disini perlu peran Camat agar ikut mengawasi dana desa sehingga penggunaan dana desa tidak menyimpang,” pintanya.
Dia menjelaskan, dengan semakin menurunnya penerimaan dana DBH maka yang diharapkan kedepan pembangunan akan banyak bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa (Dandes) dan investasi. Dengan peningkatan investasi akan memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan di Kabupaten Minsel. Salah satu yang mendorong peningkatan investasi adalah sektor pariwisata.
“Untuk itu sektor pariwisata juga harus menjadi perhatian dalam RPJMD Minsel kedepan,” tukasnya.
Sementara itu Kepala Bappeda Minsel DR Meydi Maindoka menambahkan bahwa, FGD ini adalah untuk memberikan masukan dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Minsel.
Maindoka juga mengajak seluruh peserta FGD untuk serius mengikuti FGD ini karena RPJMD itu sangat strategis yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) SKPD.
“RPJMD ini bukan menjadi konsumsi Pemerintah saja, tapi konsumsi seluruh publik termasuk dunia usaha,” tukasnya.(dav)
