manadoterkini.com, RATAHAN-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memulai pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Mitra tahun anggaran 2016, sejak Senin (13/02).
Dalam pertemuan awal dengan pihak Pemkab Mitra yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Ir.Farry Liwe,MSi bersama dengan tim pemeriksa dari BPK yang berjumlah 3 orang auditor di ruang rapat Sekda, pemeriksaan tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 40 hari ke depan.
Sekda dalam penyampaiannya memintakan kepada seluruh SKPD agar dalam pemeriksaan tersebut, untuk lebih pro aktif, khususnya dalam penyediaan data.
“Saya mintakan semua SKPD untuk pro aktif. Jangan menunda-nunda ketika dimintai dokumen atau keterangan dari pihak pemeriksa,” ujarnya di dampingi Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Mecky Tumimomor.
Lanjutnya,semua SKPD agar menyiapkan dokumen-dokumen keuangan, yang direalisasikan pada pengelolaan anggaran tahun 2016.
“Dokumennya juga harus disiapkan dengan baik, agar ketika diminta oleh pemeriksa sudah disiapkan,” ujarnya.
Sekda pun optimis, pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan Pemkab pada tahun 2016 sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Kita pun tetap yakin, nantinya opini yang ada tetap kita pertahankan yakni mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” tandasnya.
Sementara itu Mecky menambahkan, bagi SKPD agar terus berkoordinasi dalam pemeriksaan tersebut sehingga dapat memperlancar proses pemeriksaan.
“Kita sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh SKPD, sehingga tidak ada kendala pemeriksaan,” katanya.
Selain itu menurut Mecky, pihaknya sedang mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang nantinya akan dimasukkan ke pihak BPK.
Juru Bicara Pemkab Franky Wowor mengungkapkan, proses pemeriksaan ini huga akan dipantau langsung Bupati James Sumendap.
“Hal ini menjadi perhatian serius dari Bupati, makanya ini akan terus pantau oleh Bupati,” katanya. (Jay)
