manadoterkini.com, SULUT – Kinerja pengawasan Inspektorat baik Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih diperkuat lagi, agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw usai mengikuti rapat koordinasi pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat nasional tahun 2016 yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemendagri, di hotel Borobudur Jakarta, Selasa (29/11).
“Inspektorat harus memperkuat pengawasan karena merupakan pembantu Gubernur dan Wagub dalam menciptakan pemerintahan yang efisien,” kata Kandouw.
Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 91 menegaskan, dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan Tugas Pembantuan oleh Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, berperan aktif dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif dan berkesinambungan.
Dalam pasal tersebut juga dijelaskan, bahwa Gubernur berperan sebagai pelaksana koordinasi, pembinaan dan pengawasan melalui beberapa cara, yaitu mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota.
Gubernur juga berperan melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya, memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten dan Kota di wilayahnya.
Gubernur juga berperan untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan restribusi daerah, melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota dan beberapa tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Melalui rakor ini diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pengawasan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Wagub dan kepala inspektorat se Indonesia.(tim/mlz)
