manadoterkini.com, AMURANG–Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Tahun 2017 saat ini mulai dibahas oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) Minsel.
Hal itu dilakukan setelah TAPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minsel melakukan penyesuaian KUA-PPAS, dengan Perangkat Daerah yang baru.
Pembahasan KUA-PPAS 2017 antara TAPD dan Banggar DPRD Minsel yang dilakukan diruang rapat DPRD Minsel Desa Teep Kecamatan Amurang Barat pada Kamis (6/10) ini berlangsung alot. Kendari baru KUA-PPAS, namun telah mendapatkan banyak kritikkan dari anggota Banggar. Kritikan tertuju pada kebijakan TAPD dalam mengalokasikan anggaran di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Seperti pernyataan Verke Pomantow, anggota legislatif dari Fraksi PDI-P. Dikatakan Pumantow meminta agar usulan KUA-PPAS harus berasal dari SKPD bukan dari TAPD sendiri yang membuatnya.
“Saya mendapat informasi kalau KUA-PPAS ini bukan dari usulan SKPD, namun TAPD sendiri yang menentukannya. Kan seharusnya TAPD menerima usulan dari semua SKPD, karena mereka sendiri yang tahu kebutuhannya,” semburnya dihadapan TAPD.
Hal senada disampaikan Billy Regar S. Sos, Dia juga menyoroti sejumlah kebijakan eksekutif yang tidak adil. Regar mempertanyakan, apa yang menjadi penyebab sehingga Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki paling banyak anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Apa bedanya Dinas PU dengan dinas lain, mengapa anggaran di Dinas PU sangat besar, sedangkan di dinas lain sangat kecil. Contohnya, anggaran pembangunan yang ditata untuk Dinas Pariwisata harus digeser ke Dinas PU, Mengapa tidak Dinas Pariwisata saja yang tangani, memangnya Dinas Pariwisata tidak mampu, saya rasa mampu,” sembur politisi partai Hanura ini.
Pembahasan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Minsel Franky Lelengboto ST ini dihadiri oleh anggota Banggar dan TAPD Minsel serta SKPD yang ada.(dav)
