manadoterkini.com , SULUT – Pemerintah pusat hingga ke daerah lagi menggiatkan anak-anak untuk sekolah. Untuk itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) James Karinda (JK) mewarning pihak sekolah agar membebani siswa di tahun ajaran yang baru.
“Karena sekarang Pemerintah lagi menggiatkan bagaimana anak-anak untuk sekolah. Pemerintah tidak membebankan pada biaya dan untuk semua pihak yang terlibat dalam proses penerimaan siswa/siswi baru tahun ajaran 2016/2017 agar jangan terlalu membebani siswa/siswi apalagi dengan memberikan pungutan-pungutan di luar ketentuan yang ada,” urai personil dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Karinda kemudian menyindir akan kampanye para kepala daerah hingga Dinas Pendidikan “Ayo Sekolah”. “Gubernur-Wakil Gubernur, Walikota-Wakil Walikota, Bupati-Wakil Bupati dan Dinas Pendidikan selalu mengkampanyekan ‘Ayo Sekolah’. Jika kemudian saat masuk sekolah dibebankan dengan biaya-biaya mulai dari biaya seragam dan sebagainya itu sangat memberatkan,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi belum mampu untuk memberikan gratis. “Jadi, pihak sekolah jangan terlalu memberikan beban. Di RPJMD pun sudah kita sampaikan dan kita berharap ini harus 20%, jangan lagi 6,7% dan selama 5 tahun kedepan kalau boleh anak SMA tidak dibayar lagi.
“Makanya tidak ada lagi tagihan-tagihan yang namanya Komite Sekolah, kemudian saat penerimaan rapor tidak ada tagihan lagi, kemudian tagihan guru masing-masing kepada muridnya itu seharusnya tidak ada lagi. Kalau itu ada, itu sia-sia kita sedang menggiatkan soal pendidikan” tegasnya.(jef )
