manadoterkini.com, RATAHAN – Setelah dimekarkan, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menjadi salah satu daerah otonomi baru yang hampir gagal berkembang di Indonesia. Pasalnya, wacana untuk mengembalikan Mitra ke kabupaten induk, yakni Minahasa Selatan (Minsel) hampir menjadi kenyataan, akibat kondisi keuangan daerah tidak seimbang, yakni berada di posisi defisit anggaran dan berujung kebangkrutan, buntut dari tidak berjalan dengan baiknya pemerintah dan tak ada fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah dua rezim pemerintah sebelumnya, antara 2007-2013.
Misi mustahil untuk menyelamatkan Kabupaten Mitra dari kebangkrutan pun dilakukan rezim baru, dibawah kepemimpinan pasangan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Ronald Kandoli. Bahkan di tiga bulan tersisa pada tahun 2013, pasangan JS-RK mengenjot pembenahan administrasi keuangan dan aset daerah. Misi penyelamatan daerah yang dilakukan dalam rentan waktu tiga bulan ini akhirnya berbuah manis pada saat pemeriksaan laporan keuangan tahun 2013 di tahun 2014. JS-RK mencatat sejarah pertama, yakni mampu mengeluarkan Mitra dari opini Disclaimer yang diganjar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 6 tahun beruntun, dan naik menjadi opini Tidak Wajar (TW).
“Tiga bulan ini waktunya sangat singkat, tapi bagaimana kita berupaya menyelamatkan Kabupaten Minahasa Tenggara yang sudah mau bangkrut. Dan ini komitmen kita,” kata Sumendap.
Sejumlah upaya pun dilakukan seperti pengelolaan keuangan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah (SAP), perencanaan serta pelaksanaan anggaran yang lebih terarah, penghematan, sampai pelunasan utang-utang dan penataan aset-aset yang jumlahnya mencapai ratusan miliar mulai dilakukan. Alhasil, kondisi keuangan daerah pun semakin membaik, pembangunan lebih terarah dan jelas, ditambah beban daerah yang semakin berkurang. Meski masih mendapatkan sejumlah catatan dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah 2014, laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari pemeriksaan yang dilakukan pada tahun 2015, Mitra naik satu tangga yakni mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Ini tekad kita, untuk pemeriksaan tahun berikutnya Minahasa Tenggara sudah harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Meski ada tantangan baru di tahun 2015 yakni pengelolaan keuangan yang berbasis akrual, namun hasil kerja keras serta perbaikan secara besar-besaran dalam pengelolaan keuangan dan penataan aset itu pun terjawab dalam waktu 2 tahun 9 bulan pemerintah JS-RK, Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sembilan tahun kita menunggu untuk meraih opini ini, dan ini usaha serta kerja keras ditambah berkat dukungan juga semua pihak yang ingin Minahasa Tenggara lebih baik lagi,” ungkap orang nomor satu di Mitra ini, yang berhasil ukir sejarah di ‘Tana Patokan Esa’.(Ger/Pow)
