manadoterkini.com, SULUT – Kondisi kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut) mulai menghawatirkan, terlebih akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman, padahal pasokan listrik Sulawesi Utara yang terhubung dengan gorontalo sudah ketambahan 120 MW dari Kapal pembangkit listrik Marine Vessel Power Plant (MVPP).
Sementaraari pihak PLN Suluttenggo baru-baru ini melontarkan pernyataan bahwa permasalahan kelistrikan akibat gangguan transmisi sehingga menyebapkan suplai listrik di sistem interkoneksi sulut-gorontalo terkendala (padam).
Dalam rangka ini pula Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Jakarta.
Kepada awak media, Kamis malam (26/05/2016), Wagub Kadouw menyampaikan pemaparannya pada RDP.
“Saya sampaikan kondisi kelistrikan di Sulawesi Utara, rasio elektrifikasi hampir 90%, ” tandasnya.
Menurut Kandouw, yang terpenting di Sulut bukan rasio elektrifikasi (Pemerataan Kelistrikan), akan tetapi daya terpasang dan beban puncaknya.
“Tapi, kalau saya pribadi, yang selalu diangkat rasio elektrifikasi (PLN-red), Yang penting bukan itu, yang penting daya terpasang dan beban puncak, ” ujarnya.
Dia mengatakan, dari pengamatan yang dilakukan, sistem kelistrikan sulut sekarang tidak ada back up. Sementara pengadaan MVPP ini temporer, jadi kalau kapal pembangkit ini terjadi hal yang tidak diinginkan, maka surplus 60 Mega Watt (MW) dengan datangnya kapal MVPP, akan berbalik terjadi devisit 60 MW.
“Kalau Kapal Turki ini tenggelam atau rusak, langsung mines 60 lagi ,” ucap Kandouw.
Wagub pun mengingatkan agar jangan terpaku ke MVPP karena kontrak kapal MVPP hanya lima tahun.
” Jadi pertama, sebelum 5 tahun PLN harus cepat mendorong pembangunan pembangkit-pembangkit listrik, dalam jangka pendek juga harus ada back up. “
Back up kemarin contohnya, ada jaringan menolak/rusak, sementara interkoneksi yang di Gorontalo kan kacau.
” Coba back up dari bitung, genset dihidupkan. Coba back up dari pondang yang genset 40 MW, ” terang Kandouw.
Wagub menambakan, PLN jangan keenakan setelah ada tambahan pasokan dari kapal pembangkit listrik MVPP, kemudian kontrak Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) di Bitung dan di Pondang Minsel tidak diperpanjang. Bahkan jauh sebelumnya, hal ini sudah disampaikannya kepada Baringin Nababan Selaku GM PLN Suluttenggo.
“Saya sudah dari tahun lalu sampaikan ke pak General Manager, ini bahaya, harus ada Back up. Kepala batu ni, si nababan, ” kata orang nomor dua Sulut ini, sembari menegaskan solusinya back up, perpanjang lagi PLTD di Bitung dan Pondang.
Lanjutnya, untuk langka kedua, jangan berbelit untuk investasi swasta. Ketiga liberalisasi.
” Telkom dulu susa skali orang mo pake ba telvon, cuma orang kaya yang bisa menggunakan, setelah di buka liberalisasi, semua bole kelola jaringan, semua golongan masyarakat bisa ba telvon. Coba listrik dibuat begitu, artinya jangan monopoli, ” kunci Kandouw.(alfa)
