manadoterkini.com, JAKARTA-Guna untuk meningkatkan peran strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan nawacita, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Angakatan II Tahun 2016.
Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE merupakan salah satu kepala daerah hasil Pilkada serentak pada tahun 2015 lalu yang ikut kegiatan yang dipusatkan di Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Bandiklat) Kemendagri, Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8 Kalibata Jakarta Selatan.
Pembukaan kegiatan tersebut akan belangsung hingga Minggu (29/5) dan diikuti ratusan kepala daerah dan wakil dari seluruh Indonesia itu, dibuka secara resmi Mendagri Tjahjo Kumolo SH pada (26/5) siang tadi.
Dalam arahannya, Mendagri menekankan beberapa hal. Utamanya mengenai sinergisasi tata kelola pemerintah pusat dan daerah serta efektivitas dalam perencanaan anggaran daerah.
“Sinergisasi tata kelola pemerintah, baik antar pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah pusat yang harus senantiasa dibangun,” ujarnya.
Termasuk melalui keluarga. Tetapi langsung melalui staf resminya. Terkait dengan soal perangkat daerah yang akhir-akhir ini kerap terseret urusan hukum, Kumolo berharap komunikasi antar kepala daerah dengan aparat penegak hukum di daerah harus terjalin baik.
Dia juga berharap minimal kepala daerah harus diberitahu sebelumnya, jika akan ada pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Kami sudah berkoordinasi dan minta pada Kejaksaaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalau ada SKPD yang diperiksa atau apapun, minimal kepala daerahnya dikasih tahu. Salahnya apa, cukup tidak alat bukti,” ujarnya lagi.
Lanjut Dia, ada beberapa pembangunan daerah yang terganggu karena kepala ataupun staf SKPD yang kerap bolak-balik dipanggil, baik itu oleh kejaksaan maupun KPK atau pihak Kepolisian tanpa ada komunikasi yang baik dengan kepala daerah.
“Banyak pembangunan yang bermasalah, yang terhambat karena aparatur di SKPD, baik itu kepala maupun stafnya bolak balik dipanggil. Makanya kami sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Agung, KPK dan pihak Kepolisian agar kepala daerah diberi tahu terlebih dahulu sebelum kepala SKPD atau stafnya dipanggil,” ungkap Kumolo.
Terkait dengan adanya instruksi dari Mendagri agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten/kota agar jemput bola dalam melayani administrasi kependudukan, baik itu dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun akte kelahiran, Tetty sapaan akrab bupati Minsel ini mengatakan, sepulang pembekalan ini akan memanggil Kadis Dukcapil Minsel untuk menindaklanjutinya.
“Sehabis pembekalan ini Kepala Disdukcapil akan saya panggil dan instruksikan untuk segera menindaklanjutinya, sehingga data penduduk di Kabupaten Minsel benar-benar teradministrasi dengan baik.
Sehingga semuanya memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran,” jelas Tetty usai acara pembukaan sebagaimana disampaikan Kabag Humas Pemkab Minsel Frangky Mamangkey SIP.
Selain Bupati Minsel hadir dalam pembukaan tersebut Bupati dan Walikota yang ada di Indonesia.(dav)
