MTerkini.com, SULUT – Setiap Kementerian/Lembaga hindari duplikasi program semisal pada dana Infrastruktur. Dana dan anggaran di setiap Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang mengendap di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan kisaran sekitar 220 Triliun awal tahun 2016 ini untuk segera dibelanjakan dan direalisasikan melalui APBD, dengan memperbesar belanja Modal serta efesiensi anggaran.
Hal ini disampaikan Presiden Republik Indonesia (RI) saat penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembang Nas) 2016, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI, di Istana Negara Jakarta, Rabu (11/05/2016), yang turut dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya secara tegas mengatakan,
“Saya peringatkan kepada para Gubernur bahkan Bupati Walikota, agar segera membelanjakannya (Dana di BPD-red), utamanya pada invenstasi yang produktif bukan pada infrastruktur Gedung yang tidak proporsional, perjalanan dinas, kunjungan kerja, beli mobil dinas, mebeleur. Untuk itu kurangi dan hilangkan kebiasan tersebut, kaitan sisi perencanaan, bukan lagi Money Follow Fungtion, tetapi berorientasi pada Money Follow Program, “tandas Presiden Jokowi.
Lebih jauh, Presiden Jokowi meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dapat membangun Brand Positioning Focus Daerah, agar semakin dikenal dan memiliki karakteristik tersendiri sebagai contoh, Kota Palembang-Sumsel, sebagai kota fokus olahraga dan iven keolahragaan. Super fokus konsentrasi seperti Provinsi Papua untuk bangun Stadion Sepak bola dengan Visi ke depan yang super fokus, akan memenangkan kompetisi dunia persepak bolaan, juga membangun pelabuhan perikanan yang fokus konsentrasi pada satu urusan.
“Bikin suatu kota yang spesifik, misalnya Kota Ambon, Kota Bitung, Sebagai kota yang khusus pada industri perikanan, bangun Cool Storage, tata kelola managemen perikanan yang terpadu”, ujar Jokowi.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Sofyan Djalil, pada laporan penutupan MusrembangNas 2016, dihadapan Presiden dan Wakil Presiden RI, Para Menteri Kabinet Indonesia Hebat serta seluruh Gubernur, Sekretaris provinsi dan Kepala Bappeda se-Indonesia, mengutip arahan Presiden Jokowi terkait penyusunan RKP 2017, yang bertemakan, Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” secara rinci diantaranya menjabarkan bahwa setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran disetiap Kementerian/Lembaga, serta kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasar pada Money Follow Fungtion, tetapi Money Follow Program.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey SE, disela sela acara penutupan kegiatan ini, berkesempatan bertatap muka dengan sejumlah Menteri Kabinet RI diantaranya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensekab RI Pramono Anum, Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, MenKumHam RI Yasonna H Laoly, Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong, Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso. Tatap muka ini dalam rangka upaya menggelorakan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) dan mengsukseskan kebijakan program ini, sekaligus agenda strategis Pemerintah Provinsi Bumi Nyiur Malambai.(alfa)
