MTerkini.com, AMURANG – Instruksi tegas disampaikan Wakil Bupati Minsel Franky Donny Wongkar SH agar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) transparan menjalankan fungsi. Ketegasan ini dilatar belakangi banyaknya informasi yang mengatakan lembaga yang mengurusi lelang proyek ini, tertutup sehingga sulit di akses. Makanya setiap kali pelelangan, hanya sedikit perusahaan dapat ikut.
“Saya sudah memanggil kepala LPSE untuk mengingatkan agar lebih transparan menjalankan proses pelelangan. Sebab LPSE merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat dan menjadi salah satu tolak ukur pemerintah bersih. Maka dari transparan wajib dilakukan, supaya tujuan dibentuk dapat tercapai,” ujar Wongkar.
Lanjut Dia menjelaskan, keberadaan LPSE dapat meningkatkan Sisa Hasil Tender (SHT) dikarenakan akan banyak perusahaan mengajukan tawaran, sebab sifat terbuka.
“Jangan sampai sebaliknya, untuk itulah perlu dibenahi lagi. Agar tidak selalu menjadi sorotan publik yang mendatangkan kecurigaan atau dugaan-dugaan. Nantinya juga apa yang dilelang, peserta lelang dan pemenang perlu dimuat melalui media cetak. Kita ingin benar-benar transparan,” pungkasnya.
Ketegasan dari Wabup mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Mereka menilai selama ini LPSE kurang transparan, sehingga sulit ditembus.
“Memang apa yang disampaikan pak Wabup sudah tepat. Dimana kami menilai selama ini kurang transparan. Dan jelas saja menimbulkan kecurigaan adanya pengaturan. Dengan adanya instruksi tranparan kiranya dapat dijalankan oleh pelaksana. Dan kami minta pak Wabup dapat terus memantau,” ujar Wem Monononimbar dari kalangan tokoh Minsel.
Hal senada disampaikan oleh salah satu warga Minsel Decky Mintje. Dimana dia menyampaikan menunggu action dari instruksi.
“Gebrakan ini sangat baik, supaya semua yang berminat berpeluang. Tapi pada intinya bagaimana dilapangan instruksi tersebut didengar. Bukan hanya menjadi angin lalu saja,” tukasnya.(dav)
