MTerkini.com, AMURANG -Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) tahun 2016 dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar SH di Hotel Sutanraja Amurang pada Kamis (31/3/2016) siang tadi.
Dari pantauan manadoterkini.com, acara Musrenbang tingkat kabupaten ini dihadiri pula oleh Asisten I Drs Ben BT Watung MSi, Plt Asisten II Ir Joutje Tuerah ST MM, Kepala Bappeda DR Meydi Maindoka, bersama seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat maupun Hukum tua (Kumtua) dan aparat desa.
Sementara itu, Wongkar dalam sambutanya mengatakan bahwa, perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan provinsi dan nasional sebagai satu kesatuan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, dan perencanaan pembangunan daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi.
“Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, telah dinyatakan secara jelas keterkaitan perencanaan pembangunan disemua level pemerintahan,” ujarnya.
Lanjut Wongkar, Musrenbang memiliki makna yang penting dan strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat Minsel, karena RKPD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih terfokus pada penajaman tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi daerah di tahun 2016-2017 yaitu pemantapan pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan guna menuju Minsel Hebat dan Terdepan.
“Jadi dalam penyusunan dan perumusannya nanti saya harap agar memperhatikan kondisi internal dan eksternal daerah untuk selanjutnya dirangkum dalam isu-isu strategis daerah yang kemudian dituangkan melalui program dan kegiatan yang sifatnya aplikable serta berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat pedesaan,” jelasnya.
Dia juga berharap, agar momentum pelaksanaan musrenbang dapat diikuti, dimaknai dan diseriusi oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang ada, utamanya para pimpinan SKPD agar tujuan dari pembangunan itu sendiri memiliki makna serta mempunyai muatan yang jelas, terukur, tepat sasaran dan memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya dan bagi kemajuan pembangunan daerah pada umumnya.
“Saya tekankan Kepada kita semua yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan untuk selalu taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses perencanaan, merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait serta disinkronkan dengan visi misi daerah yang akan disusun dalam RPJMD 2016-2021 dalam melaksanakan pembangunan lima tahun kedepan agar apa yang menjadi harapan untuk kemajuan daerah yang kita cintai ini akan benar-benar terlaksana dan terimplementasi dengan nyata pada tataran pelaksanaannya nanti,” tandasnya. (dav)
