MTerkini.com, MANADO — Upaya untuk melakukan dem mobil dinas (mobnas) secara beramai-ramai di jajaran Pemerintah Kota Manado mengundang tanggapan dari berbagai elemen masyarakat. Seperti yang dikatakan Taufik Tumbelaka kepada sejumlah wartawan. Menurutnya jika memang akan terjadi dem kendaraan dinas, hal itu harus dipertanyakan dari sisi kepantasan.
Lebih jauh dikatakannya, dari sisi kepantasan, karena melihat panjangnya masa kerja tentu rasanya kurang elok,
“Jika memang benar ada keinginan dari pejabat di Pemkot untuk melakukan dem mobnas itu rasanya kurang elok dilihat dari masa kerja pejabat yang ada di lingkungan Pemkot Manado,” tandas Tumbelaka.
Dikatakannya, dalam rangka Pilkada serentak di Sulut, ada beberapa Penjabat Bupati/Walikota dan juga Gubernur yang juga dengan masa jabatan relatif pendek (dibawah 1 tahun) namun mereka tidak ada upaya mengambil upaya yang sejenis atau yang hampir sama.
“Selain itu sangat jarang seorang Penjabat/Plt/Plh Kepala Daerah mengambil langkah tersebut karena mereka sadar terhadap pendeknya masa pengabdian,” tambahnya.
Sementara itu Kabag Humas Pemkot Manado Welly Mohede yang dikonfirmasi via telepon selular menjelaskan dirinya tidak tahu soal dem kendaraan dinas.
“Kita blum tahu no, coba tanya pa Kaban Keuangan, karena dorang yang tahu persis soal aset,” ujar mantan Camat Tuminting ini dengan singkat.
Sekedar diketahui, dem kendaraan dinas yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kota Manado cukup banyak. Dem mobnas ini dinilai sangat tidak pantas karena Pemkot sendiri belum membayar dana pilkada serta program Universal Coverage (UC) atau kesehatan gratis untuk rakyat malah dihentikan. (ald)
