MTerkini.com, MANADO – Pasca penetapan GS Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Manado pilihan rakyat, sejumlah pejabat Pemkot Manado mulai ramai-ramai rebutan melakukan dem mobil dinas.
Sunggu memeriskan memang apa yang terjadi di Pemkot Manado sejak sepeninggal mantan Walikota Manado periode 2010-2015 lalu. Bahkan informasi yang diterima manadoterkini.com, kendaraan yang dilirik para pejabat tak terkecuali mobil sedan camry yang kini digunakan Penjabat Walikota Manado Royke Roring.
Padahal, masih banyak yang perlu dilakukan Pemkot Manado yang lebih penting. Seperti halnya dana Pilkada yang tak kunjung cair, serta program Universal Coverage yang sudah dihentikan oleh Pemkot Manado.
Pelak saja hal ini mengundang reaksi warga Kota Manado. Seperti diungkapkan pemerhati pembangunan dan kesejahteraan Kota Manado, Jekson Sulangi SH kepada manadoterkini.com. Sulangi menyayangkan jika dugaan dem mobnas dimuluskan oleh seorang Penjabat Walikota Manado.
Pasalnya, tugas dan tanggung jawab sebagai Penjabat Walikota sudah jelas. “Tugas dan tanggung jawab Penjabat Walikota/Bupati sudah jelas menyukseskan Pilkada kemudian mempersiapkan pelantikan. Apalagi Penjabat hanya ditunjuk bukan dipilih masyarakat,” sindir Sulangi.
Untuk itu, pria yang berlatar belakang advocad ini pun menyindir sepak terjang Penjabat Walikota Manado yang hanya menjatuhkan krediblitasnya sebagai pejabat yang selama ini dikagumi.
“Seharusnya Penjabat Walikota Manado itu sadar diri. Baru tiga bulan menjabat terus akan melakukan dem mobnas saya rasa itu kurang pas. Saya kira juga ada aturan yang mengatur pejabat yang melakukan dem kendaraan dinas,” ujar Sulangi.
Lanjutnya, warga Manado pastinya akan gerah dengan sikap Penjabat Walikota yang seenaknya untuk melakukan dem. Apalagi tugas utamanya di Kota Manado menyukseskan Pilkada dan mengisi kekosongan pemeintahan. Makanya, kalau ada rencana dem mobnas bisa menjadi ‘BOM’ waktu baginya.
“Sunggu ironis ketika dana Pilkada saja belum dibayarkan terus Penjabat mau melakukan dem itu artinya tidak tau diri namanya. Harusnya memikirkan bagaimana program pro-rakyat yang digiatkan oleh Presiden Jokowi hingga ke pelosok, bukan mengambil keuntungan dalam pemerintahan transisi,” katanya lagi.
“Yang pasti dem mobnas tak seiring dengan program peningkatan kesejahteraan yang belakangan dikumandangkan OD-SK di Sulut. Jadi, kalau ROR mau dem mobnas artinya tidak mendukung program kesejahteraan rakyat dari Presiden Jokowi maupun Olly,” pungkasnya. (ald)
