MTerkini.com, BITUNG – Terkait pemetaan permasalahan dan kapasitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Selasa (22/3/2016) Bank Dunia melakukan kunjungan Kerja di Kota Bitung, untuk membantu Pemerintah Kota pengembangan air bersih.
“Tujuan pengembangan Platform Program dan mekanisme baru penerusan Hibah/Pinjaman kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan sektor air minum, khususnya di perkotaan melalui NUWAS,”katanya.
Kunker dari bank dunia diwakili oleh William W Selaku Satuan Kerja (SatKer) Sistem Perusahan Air Minum (SPAM), Irma Magdalena Setiono Water and Sanitation Specialist WB, Evarist B. Legal Counsel World Bank.
Asisten II Pemkot Bitung Salma Hasim sekaligus memimpin rapat kunker, didampingi Direktur Utama PDAM Bitung Hengky Sampouw, SE, ME. dan dihadiri jajaran (satuan kerja perangkan daerah) SKPD terkait.
Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk pencapaian target 100-0-100 sektor air minum, Pemerintah bekerjasama dengan Bank Dunia.
Salah satu kegiatan penyiapan yang akan dilakukan adalah Pemetaan Permasalahan serta Kapasitas PDAM dan Pemerintah Daerah dalam penyediaan air minum dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa
kota. Hasil kunjungan kali ini akan menjadi masukan bagi penyusunan program NUWAS, yang diharapkan akan berjalan efektif pada tahun 2017.
“Air merupakan salah satu unsur paling penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan air dari waktu ke waktu mengalami peningkatan baik dalam penyediaan, kuantitas dan kualitasnya. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya sehingga permintaan akan air juga mengalami peningkatan,”ujar Hasim.
Selaku Dirut PDAM, Hengki mengatakan bahwa salah satu badan pengelola air bersih di Kota Bitung, berusaha untuk mengelola sumber air yang ada dan memberi pelayanan air bersih kepada masyarakat yang sesuai dengan persyaratan kesehatan.
“Besar kecilnya jumlah pemakaian air dipengaruhi oleh harga air, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah anggota keluarga. Optimalisasi pendapatan air bersih dapat dicapai dengan penetapan strategi peningkatan pelayanan dan upaya penanggulangan kebocoran. Di samping itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan dan peraturan-peraturan yang dapat menguatkan posisi PDAM Bitung sebagai penyedia jasa pelayanan umum,”urainya.(ref)
