MTerkini.com, AMURANG – Meskipun kabar penerimaan CPNS telah menyeruak sejak tahun lalu, namun Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) belum bisa memastikan soal itu. Alasannya, sampai saat ini petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) belum mereka terima.
“Sejak tahun lalu kami sudah menyiapkan penerimaan CPNS, karena memang usulan dari Minsel sudah masuk. Tapi sampai sekarang kami masih menunggu surat dari KemenPAN-RB terkait kepastian itu,” kata Kepala BKDD Minsel Drs Roy Tiwa kepada manadoterkini.com.
Menurut Tiwa, sejak awal pihaknya telah mengajukan usulan via sistem online ke pemerintah pusat, terkait kebutuhan pegawai di daerah. Dimana dari hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Minsel masih kekurangan pegawai.
“Sistem sekarangkan sudah online, jadi bisa diketahui melalui analisa jabatan dan beban kerja. Itu akan kami rekrut secara bertahap sesuai keputusan pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait adanya moratorium yang mencuat dari pemerintah pusat, Tiwa menyebut seyogyanya daerah-daerah seperti Minsel bisa memperoleh pengecualian. Apalagi, kata dia, untuk sektor pendidikan dan kesehatan memang sangat mendesak ada tambahan pegawai.
Disentil soal larangan menerima lulusan lima perguruan tinggi swasta di Sulawesi Utara, Tiwa juga masih menunggu petunjuk dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Riset dan Dikti.
“Kami sudah dapat informasi itu, tapi tetap harus menunggu pemberitahuan resmi dari pemerintah pusat,” kuncinya.(dav)
