MTerkini.com, AMURANG – Penjabat Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Ir Rene Hosang MSi pada Rabu (6/1) siang tadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah( SKPD) baik dinas, badan maupun bagian yang ada diseputaran Kantor bupati Minsel Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur.
Dalam sidak tersebut, Bupati menemukan berbagai kekurangan, baik peralatan penunjang kerja maupun PNS baik Kepala SKPD maupun staf yang belum datang hingga jam istirahat berakhir.
Adapun SKPD yang di sidak bupati yakni, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Ortal, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Ekonomi, BKDD, Kantor Lingkungan Hidup, BPBD, Kesbangpol, Kantor Satpol PP, Bagian Keuangan, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), DPKPAD, Disnakertrans, Disperindakop, Distamben, Disparbud, KPPTSP, Kantor Penanaman Modal, Bappeda dan kantor KBKS.
Hosang yang didampingi Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi dan para asisten serta Kabag Humas Pemkab Minsel Frangky Mamangkey memulai sidak dari SKPD (Bagian-red) yang ada di Sekretariat Daerah (Setdakab). Dia juga sempat melihat kerja pegawai ditiap bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seperti di bagian Administrasi Pembangunan, Ia langsung mengecek perangkat lunak pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) per-SKPD. Disamping meminta penjelasan kepada pegawai tentang proses entri sampai keluarnya laporan.
Begitu juga saat mengunjungi Bagian Umum, selain mengecek kinerja, Bupati juga mendengarkan berbagai masukan dari pegawai, baik PNS maupun Honorer terkait berbagai hal yang menghambat dan menunjang kinerja.
Berbagai masukkan yang membangun disampaikan bupati. Dia berpesan dalam bekerja tidak hanya mengandalkan kepintaran saja namun perlu menyeimbangkan antara Intelektual, emosional dan spritual. “Pendekatan spiritual juga diperlukan agar kita dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik dan maksimal,” ucapnya.
Diberapa bidang, seperti di Disdukcapil dan KPTSP, Ia juga sangat menyayangkan belum adanya perangkat lunak yang dapat memberitahukan kepada masyarakat apakah kartu yang diurus sudah selesai atau belum. Sebab, menurutnya perangkat lunak sangat diperlukan agar masyarakat tidak kesulitan dan tidak perlu bolak-balik datang untuk melakukan pengecekan.
“Yang diharapkan masyarakat itu hanya rasa aman, nyaman dan kesejahteraan, mari bersama kita ciptakan itu,” tandasnya.(dav)
