SULUT, (manadoterkini.com) – Pembahasan KUA PPAS APBD 2016 antara TAPD Pemprov dengan Badan Anggaran DPRD Sulut, berlangsung alot.
Informasi menyebutkan alotnya pembahasan KUA PPAS APBD 2016, karena ada keinginan dari DPRD Sulut untuk mendapatkan mobil dinas (mobnas) sekira 21 anggota dewan yang belum memiliki kendaraan.
Tak ayal, isu berkembang alotnya pembasan tersebut adanya bergaining politik dalam pembahasan KUA PPAS ABPB 2016 antara TAPD Pemprov dan Badan Anggaran DPRD Sulut mulai kelihatan.
Bahkan adanya keinginan Deprov Sulut melakukan perjalanan ke luar negeri pada tahun 2016, menjadi usulan dalam pembahasan KUA PPAS.
Sumber di DPRD Sulut menyebutkan, adanya keinginan mobnas, sehingga akhirnya dalam KUA PPAS awalnya untuk Sekretariat DPRD Sulut dianggarkan Rp79 miliar mengalami penambahan Rp10 miliar menjadi Rp89 miliar.
Kabarnya mobnas yang diperuntukan untuk anggota dewan sebanyak 21 orang ini mendapatkan pagu anggaran sekira Rp250 juta per kendaraan. Sehingga dijumlahkan sekira Rp5,2 miliar. Dan sisanya diduga untuk membeli 3 mobnas untuk pimpinan dewan.
Salah satu Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut SE ketika dikonfirmasi soal pengadaan mobnas tersebut. Enggan untuk berkomentar lebih karena dirinya tidak ikut terlibat dalam pembahasan anggaran.
Namun ia mengharap media untuk ikut mengawasi pembahasan dana untuk Sekretariat Dewan ketika pembahasan dengan komisi satu. Apakah dana untuk pengadaan mobnas itu masuk dalam RKA.
Sementara salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) Juddie Moniaga ketika dikonfirmasi soal pengadaan mobnas tersebut ia tak menapik.
”Yang pasti itu bukan dana siluman tapi diprogramkan. Tapi ia pun berharap ikuti saja dalam pembahasan dengan komisi satu,” papar Moniaga, sembari menegaskan jika mobnas itu diperuntukan untuk oprasional kerja.
Sekadar diketahui pengadaan mobnas sebanyak 21 anggota ini. Karena pimpinan alat kelengkapan dewan dan pimpinan Fraksi sudah memiliki mobnas. (jef)
