SULUT, (manadoterkini.com) – Untuk mengetahui kendala yang dihadapi lembaga pengawas pemilukada di Sulut, Kamis (29/30) kemarin, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo SH bersama Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, mengunjungi kantor Bawaslu.
Dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu Sulut yang dipimpin langsung Ketua Herwin Malonda. Dilaporkan, terkait dengan fungsi pengawasan berjalan sinergis dengan KPU.
“Walau juga ada persoalan Administrasi dari Pasangan Calon Pilkadan,”kata Malonda.
Terkait Dana Rp. 47 M lebih yang menjadi anggaran operasional pengawasan, ada juga Kab/ Kota yang terkendala, seperti Kota Bitung dan Kabupaten Boltim yang dianggap belum cukup.
Menanggapi keluhan tersebut Mendagri berharap Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/kota untuk menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin. “Pemerintah terus berupaya mengatasi kendala-kendala yang terjadi baik di KPU maupun Bawaslu dan Panwaslu. Tapi yang terpenting gunakanlah dengan sebaik mungkin anggaran yang ada ini,” tegas Kumolo.
Kumolo menyebtukan, saat ini ada 10 daerah yang akan bernegosiasikan ulang terkait dengan kekurangan anggaran yang ada ini.
Terkait dengan sengketa Pilkada Mendagri katakan tetap menjadi Domain Mahkamah Konstitusi, sembari berharap kiranya Pemprov Sulut dapat menyiapkan gedung yang lebih representatif bagi Bawaslu Sulut supaya kinerja mereka lebih meningkat. “Bawaslu Sulut bisa memiliki gedung kantor yang representatif agar kinerjanya bisa meningkat,”tandas Kumolo.
Bagi kalangan pers Kumolo berharap, agar membantu dalam fungsi pengawasan.
Gubernur Sumarsono, dalam kesempatan menjawab permasalahan Sarana dan Prasarana, berjanji akan diupayakan untuk tersedianya gedung yang lebih representatif.
“Permasahan Panwas di Boltim, terjadi minus anggaran, solusinya adalah optimalkan anggaran yang ada,” harap Sumarsono. (tim)
