MANADO, (manadoterkini.com) – Rantai birokrasi yang memperlambat pengurusan ijin di daerah supaya dipangkas menjadi salah satu yang dibahas dalam rapat kerja pemerintahan para Gubenur dan Bupati/Walikota bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Negara. Untuk itu, Walikota GS Vicky Lumentut meminta semua pengurusan ijin wajib dipercepat karena para investor perlu dirangsang masuk ke daerah. “Kita harus sederhanakan perijinan, termasuk IMB. Kalau ada syarat yang memperlambat, jangan dimasukkan lagi syarat itu. Saya tugaskan Pak Asisten II untuk memacu hal tersebut,”ujar Walikota GS Vicky Lumentut, saat memimpin rapat dinas jajaran Pemkot Manado yang dihadiri para Staf Ahli, Asisten, Pejabat Eselon II, dan para Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kamis (22/10) di rumah pintar TP-PKK Manado, Kelurahan Bahu.
Lanjut Lumentut, reglasi ekonomi yang diutarakan Presiden Jokowi menjadi perhatian hingga ke daerah, termasuk didalamnya perzinan.
“Presiden jelaskan, pengaruh ekonomi dunia yang lagi slow down, imbasnya ada di Indonesia. Paling dekat Cina, yang jadi tempat paling kita menerima impor. Cina sekarang lagi mengurangi ekspornya. Sehingga kebijakan Presiden, pasar dalam negeri dimaksimalkan. Artinya jangan orang luar yang masuk ke sini untuk memanfaatkan potensi pasar,” ungkap GSVL.
GSVL, sebagaimana disampaikan Presiden agar daerah harus kreatif mendorong usaha kecil menengah, sehingga produksinya dimanfaatkan penduduk. “Beliau mengharapkan banyak investasi di daerah. Di pusat sudah dilaksanakan percepatan layanan untuk investasi. Menko Ekonomi sudah diluncurkan paket kebijakan ekonomi di BKPM, 3 jam selesai, dari mendaftarkan sampai dapat izin. Termasuk notaris disiapkan BKPM disiapkan disana. Beliau sampaikan ini, karena di Negara lain, 1 jam bisa selesai. Di Indonesia masih hitungan bulan. Presiden tegaskan, khusus BKPM cukup 3 jam,” terang GSVL.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan, bahwa pemerintah ingin ada transformasi fundamental ekonomi dari yang dulunya bertumpu pada konsumsi, bertumpu pada ekspor bahan-bahan mentah, komoditas-komoditas mentah, harus dibalik total, dari konsumsi ke produksi, dari konsumsi ke investasi, dari konsumsi ke industri. “Artinya, harus ada reindustrialisasi, ada hilirisasi total. Oleh sebab itu, daerah-daerah harus menyiapkan diri. Kalau ada investasi industri apapun, harus punya kecepatan untuk menangkap itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat kerja pemerintah (RKP) dengan para Gubernur/Bupati/Walikota, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden mengingatkan para kepala daerah, Gubernur/Bupati/Walikota, misalnya pemerintah pusat sudah memotong untuk izin-izin yang dulunya bisa berbulan, sekarang 3 jam misalnya, daerah juga harus mengikuti itu. “Jangan sampai di sini sudah 3 jam, nanti masuk izin ke daerah masih berbulan-bulan. Tidak ada yang akan mau masuk ke kita,” ujarnya.
Sekarang, lanjut Presiden Jokowi, yang 3 jam di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk urusan. Pertama masuk investor minta NPWP, PT, pendirian perusahaan, 3 ini bisa selesai dalam 3 jam. “Daerah imbangi itu, mengurus-urus cepat semuanya. Ini investasi, arus uang, arus modal ini akan masuk. Negara ini ekonomi akan baik kalau ada arus modal, arus investasi, arus uang masuk ke Indonesia,” pinta Jokowi seraya menyebut bahwa semua negara melakukan itu.
Menurut Presiden, kecepatan berkompetisi dengan negara-negara yang lain itu yang harus kita lakukan. Kalau tidak ditinggal kita, sudah ditinggal. Kalau masih pola-pola lama kita lakukan, tradisi-tradisi lama masih kita kerjakan, Presiden Jokowi mengingatkan, jangan berharap ekonomi kita akan menjadi baik. “Kompetisinya juga sangat ketat sekali,” ujarnya.(*/ald)
