SULUT, (manadoterkini.com) – Pembangunan tahap awal infrastruktur di kawasan ekonomi khusus (KEK) Bitung mundur dari target yang ditetapkan yakni September 2015, mengingat belum rampungnya pembebasan lahan
Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut) Darwin mengatakan, upaya pembebasan lahan masyarakat yang tinggal di areal KEK Bitung seluas 92,98 hektar masih menyisakan masalah.
“Statusnya ini lahan pemerintah karena KEK Bitung sudah direncanakan sejak tujuh tahun yang lalu. Pemprov Sulut tidak akan membayar ganti rugi karena ini tanah pemerintah. Tapi, kami bersedia bernegosiasi,” katanya di Manado, Selasa (20/10).
Dirinya menjelaskan, areal KEK Bitung tersebut telah tumbuh permukiman ilegal dengan jumlah hingga 500 rumah yang diperkirakan didiami oleh lebih dari 1.000 orang.
Padahal, pada September tahun ini proses tender pembangunan tahap awal KEK Bitung sudah selesai sehingga pembangunan seharusnya sudah jalan.
“Targetnya kan Desember tahun ini sudah rampung. Tapi karena proses pembebasan lahan berjalan alot, maka kami akan melakukan negosiasi lagi pada Kamis ,” jelasnya.
Menurutnya, Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Sulut sepakat untuk melakukan pengosongan areal KEK Bitung, Kamis (20/10) besok. Tetapi, upaya pengosongan tersebut akan dilakukan secara kekeluargaan.
“Gubernur telah menginstruksikan untuk menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah mufakat. Proyek ini sudah menjadi prioritas nasional sehingga memang ini (proyek) harus jalan sesuai dengan target,” katanya.
KEK Bitung tahap pertama ini bakal memakan anggaran sebesar Rp40 miliar dari dana anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sebanyak Rp20 miliar dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
Tidak hanya itu, untuk memuluskan komitmen investasi beberapa negara di KEK Bitung, pemerintah provinsi berencana segera membentuk badan pengelola.
“Badan pengelola tersebut nantinya akan memudahkan realisasi rencana penanaman modal yang telah dianggarkan oleh beberapa negara,” jelas Koordinator Kelompok Kerja KEK Bitung Sulut Charles Kepel.
Selain itu, Pemprov Sulut akan segera melakukan inventarisasi fasilitas dan memberikan insentif perpajakan untuk pengembangan kawasan ini.(*/tim)
