JAKARTA, (manadoterkini.com) – Menteri Dalam Negeri diwakili Sekjen Kemendagri Dr Yuswandi A Temenggung membuka pelaksanaan Workshop Penyusunan Kelengkapan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi Pemerintah Daerah pada Rabu di Hotel Santika, Hayam Wuruk Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini diawali dengan laporan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Drs Dodi Riyadmadji MM, yang turut dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, Plt Dirjen Infokom Publik Kemenkominfo Ir Djoko A Harijadi MM dan diikuti oleh para Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro dan Kepala Bagian Humas dari 180 daerah yang terundang dalam Workshop tahap I ini, termasuk Kabag Humas dan Protokol Pemkab Minahasa Agustivo Tumundo SE MSi.
Dalam sambutannya Sekjen Kemendagri mengatakan bahwa Badan Publik yang ada di Pusat dan di Daerah sudah saatnya membuka diri dan mempublikasikan informasi tentang perumusan kebijakan, program dan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.
“Oleh sebab itu segera dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bagi Daerah yang belum membentuknya, yang akan bertanggung jawab dalam menyimpan, mendokumentasi dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum,” ungkapnya.
Ditambahkan Sekjen bahwa kehadiran UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik menjadi semakin penting untuk dilaksanakan dalam era globalisasi, karena sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses dari masyarakat untuk memperoleh informasi.
Kegiatan yang dilanjutkan dengan Panel Diskusi dengan Nara sumber Plt Dirjen Infokom Publik, utusan Staf Kepresiden dan Bappenas, kemudian Bimbingan Teknis tentang kelengkapan pembentukan PPID meliputi pembuatan SK dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta materi lainnya, dan berakhir pada Jumat 9/10 siang tadi. (efd/chris)
