AMURANG, (manadoterkini.com) – Penyaluran Dana Desa tahap dua dalam waktu dekat ini akan disalurkan oleh Pemkab Minahasa Selatan (Minsel). Dipastikan dana ratusan juta akan masuk disetiap Desa melalui program dana desa (Dandes).
Untuk itu perlu mendapatkan pengawasan ekstra dari pemerintah daerah. Pasalnya, besaran anggaran fantastis itu dinilai belum sepadan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh aparat pemerintah Desa.
“Selain indikasi penyalahgunaan, yang perlu mendapat perhatian serius adalah soal pemenuhan administrasi sebagai bentuk pertanggung jawaban. Meskipun telah dikelola dengan baik dan tepat sasaran, tapi kalau administrasinya salah, maka akan dianggap menyimpang,” ujar Wakil Ketua DPD Anti Korupsi Garda Sulut Sonny Venty Nayoan SH.
Menurutnya, berkaca dari perjalanan pengelolaan ADD sebelum-sebelumnya, masih banyak Desa yang belum maksimal dalam pengelolaan keuangan. Mayoritas kesalahan berkaitan dengan penyusunan SPJ yang berujung pada indikasi temuan.
“Sedangkan dana kecil kerap bermasalah, apalagi ini mencapai ratusan juta. Makanya hal ini perlu penanganan serius pemerintah daerah, khususnya menyangkut pengawasan,” tukasnya.
Terkait masukan tersebut, Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Minsel Drs Benny Lumingkewas yang dimintai tanggapannya tidak menampik jika kesalahan pengelolaan administrasi keuangan desa tersebut.
Oleh karena itu, dia memastikan bakal melakukan pengawasan ekstra terhadap alur dandes. “Memang kami akan memperketat pengawasan, dan ini rutin dilakukan,” ujarnya.
Pengawasan dimaksud, lanjut Lumingkewas, berupa kegiatan pemantauan secara langsung ke Desa – Desa penerima Dandes yang mencakup 167 Desa. “Sebenarnya sesuai dengan rencana hanya seminggu sekali, tapi kami mendesak agar ini dilakukan secara rutin, sehingga pengelolaan serta peruntukan dana ini benar-benar dikelola dengan baik dan tepat sasaran,” tandasnya.(dav)
