TUTUYAN, (manadoterkini.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI diminta melakukan audit terhadap dana kampanye Pilkada Boltim. Pasalnya, anggaran yang mencapai Rp 20 Miliar dinilai elemen masyarakat terlalu besar.
“Jumlah itu terlalu besar bagi daerah selevel Boltim. Dilihat dari jumlah penduduk dan luas wilayah, terlalu naif biayanya sampai Rp20 miliar. Seandainya dialihkan untuk infrastruktur, justru banyak jalan pertanian disini yang sudah diaspal,” kata Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Cabang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Ismail Mokodompit.
Bahkan, jika diukur dari efektivitas penggunaan anggaran tersebut justru tidak sebanding dengan hasil di lapangan. Pihaknya pun mendesak BPK RI untuk lebih teliti lagi untuk memeriksa penggunaan dana yang dikelola dari dana APBD itu. “Setidaknya masalah ini perlu diawasi. BPK RI kita sarankan supaya mengaudit penggunaan anggaran Pilkada yang bersumber dari dana daerah,” tegasnya.
Hal ini dibenarkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Muhammad Assagaf, kepada wartawan baru-baru ini. Menurutnya, kisaran anggaran itu merupakan dana hibah dari pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi KPU, Panwaslu serta pengamanan selama Pilkada.
“Bila dirinci semuanya mencapai Rp 20 miliar. Untuk KPU saja berkisar Rp14 miliar, lalu biaya untuk Panwaslu Rp 2 miliar lebih. Begitupun dana pengamanan kurang lebih Rp 2 miliar,” jelas Assagaf.
Lanjutnya, belum lagi, dalam rumusan APBD 2016 nanti, pihaknya telah menyiapkan anggaran bagi pelantikan kepala daerah sekitar Rp2 miliar. “Angka ini sebatas gelondongan. Ada yang diakomodir dalam APBD Perubahan 2015 dan APBD 2016,” jelas Assagaf.(tim)
