JAKARTA, (manadoterkini.com)-Satu lagi penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Bertempat di Auditorium Siwabessy lantai Dua, Gedung Prof. Dr. Sujudi Kementerian Kesehatan Jakarta Selatan.
Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE menerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Award kategori Partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) pada Selasa (1/9) tadi malam.
Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Moeloek. Penyerahan ini juga bertepatan dengan ulang tahun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ke – 47 tahun.
Kegiatan penyerahan penghargaan JKN Award tersebut dihadiri juga jajaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Jaminan Sosial Nasional serta Kementerian Kesehatan.
Bupati dalam kesempatan tersebut mengungkapkan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjami kesehatan masyarakat.” Penghargaan ini yang terpenting tindak kita dalam pemeliharaan kesehatan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Farid Moeloek dalam sambutannya menjelaskan, pembangunan kesehatan tidak mungkin dibangun oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Peran dan partisipasi Pemerintah Daerah amat penting untuk mewujudkan masyarakat sehat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penganugrahan ini adalah bentuk apresiasi kepada peran daerah yang berkontribusi untuk terwujudnya universal health coverage. “JKN merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai universal coverage. Sejak 1 Januari 2014, JKN terintergrasikan dengan berbagai skema jaminan kesehatan di pusat maupun di daerah. Maka pentingnya koordinasi dalam penyajian data yang baik. Saat ini salah satu tantangan adalah terjadinya pergeseran pola penyakit yang didominasi menjadi penyakit tidak menular yang membutuhkan biaya sangat besar. Selama enam bulan ada penyakit tidak menular yang mendominasi pembiayaan BPJS,” jelasnya.
Kemudian dalam kesempatan tersebut Dirut BPJS Fahmi Idris mengatakan, penghargaan diberikan kepada sejumlah pemerintah daerah yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke BPJS Kesehatan. Menurutnya pentingnya sebuah intergrasi daerah untuk melaksanakan jaminan kesehatan dengan tetap menggunakan identitas daerahnya masing-masing. Agar masyarakat yang tidak mampu secara umum yang tidak tercover pusat bisa dijamin oleh daerah. “Per 28 Agustus 2015, sebanyak 7,26 persen dari 150.753.391 jiwa peserta BPJS Kesehatan adalah peserta Jamkesda yang sudah terintegrasi ke BPJS Kesehatan. Saya berharap pada tahun 2016 seluruh Jamkesda sudah terintegrasi ke BPJS Kesehatan. Saat ini terdapat 13 provinsi dan 270 kabupaten/kota yang telah melakukan integrasi ke BPJS tentunya kedepan kita berharap penghargaan ini dapat mendorong pemerintah daerah lainnya untuk segera bergabung sebagai wujud gotong royong bersama,” harapnya.
Idris juga menambahkan, tugas berat ini merupakan tugas kita bersama bukan hanya bagi BPJS dan Kementerian Kesehatan saja tapi juga daerah baik di tingkat satu maupun tingkat dua. “Kita harus yakin cita-cita besar seluruh masyarakat Indonesia menjadi peserta BPJS akan terwujud,” tukasnya.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Kesehatan Minsel Maritje Pontoh kepada manadoterkini.com mengungkapkan program Jaminan Kesehatan Nasional ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor s0 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). “Program JKN ini bertujuan untuk menjamin agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan,” jelasnya.
Ditambahkannya, sesuai dengan persetujuan atau konsensus yang tercantum pada Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019, diharapkan seluruh jamkesda sudah berintegrasi ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Paling lambat akhir tahun 2016, integrasi jamkesda-BPJS Kesehatan dapat menjadi akselerator yang kukuh dalam mewujudkan cakupan semesta tahun 2019,” tutupnya.(dav)
