SULUT, (manadoterkini.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengkritisi Pemerintah Provinsi terkait ketidakhadiran beberapa SKPD dalam Rapat pimpinan komisi serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait pertanggung jawaban APBD tahun 2014 dan sinkronisasi bersama Badan Anggaran.
Selain ketidakhadiran beberapa SKPD, Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi juga mengkritisi soal pergantian nama Bank Sulut menjadi Bank SulutGo karena Pemprov Gorontalo memiliki saham tertinggi di Bank Sulut, serta proyek Solar Home Sistem (SHS).
“Kami meminta Sekprov untuk lebih tegas dan menindaklanjuti tentang ketidakhadiran beberapa SKPD dalam rapat pembahasan,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar Edyson Masengi.
Diketahui, SKPD yang tidak hadir dalam rapat yang di pimpin oleh Ketua Deprov Drs. Steven Kandouw, diantaranya Biro Pemerintahan dan Humas Provinsi Sulut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, ESDM, Dinas Pemuda dan Olaraga. (toar)
